Sticky

FALSE

Page Nav

HIDE

GRID

GRID_STYLE

Hover

TRUE

Hover Effects

TRUE

Berita Terkini

latest

IPM Meningkat, Angka Kemiskinan di BS Terus Menurun

dirwan gusnanBENGKULU SELATAN, PB - Selama kurun waktu 2012 sampai 2014, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Kabupaten Bengkulu Selatan (BS) terus meningkat. Peningkatan IPM itu juga dibarengi dengan penurunan angka kemiskinan.

Hal tersebut terungkap pada saat acara Musyawarah Perencanaan Pembangunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (Musrenbang RKPD) Bengkulu Selatan hari ini (28/3/16). Baca juga: CSR Harus Turunkan Kemiskinan

Dalam sambutannya, Bupati Bengkulu Selatan Dirwan Mahmud mengatakan pada tahun 2012 lalu IPM Bengkulu Selatan di angka 66,77, tahun 2013 67,61 dan tahun 2014 meningkat menjadi 68,28. Sedangkan angka kemiskinan mengalami penurunan dari 23 persen tahun 2012 menjadi 22,59 % tahun 2013 dan turun kembali menjadi 21,91 % pada tahun 2014.

Namun demikian, pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Bengkulu Selatan pada periode yang sama terus menurun. Dari 6,51 % tahun 2011, menjadi 6,44 tahun 2012, kembali turun ke 6,13 % tahun 2013 dan menjadi 5,56 % tahun 2014. Baca juga: Angka Kemiskinan Kaur Tertinggi, Benteng Terendah

Dijelaskan Dirwan, untuk tingkat IPM, di Provinsi Bengkulu, Kabupaten Bengkulu Selatan berada di posisi teratas kedua setelah Kota Madya Bengkulu. Baca juga: Darmin: Kemiskinan Karena Perlambatan Ekonomi Global

Dalam Musrenbang itu disampaikan beberapa prioritas rencana pembangunan yang akan dilakukan di Bengkulu Selatan, di antaranya peningkatan jalan hotmix dari workshop ke desa Air Kemang Kecamatan Pino Raya. Pembangunan jembatan penandingan Air Nipis, Peningkatan jalan Provinsi di Air Nipis, pembangunan jembatan Desa Tanjung Beringin - Muara Danau, perbaikan irigasi di Kedurang, Seginim dan Air Nipis, dan masih banyak lainnya lagi.

"Di sini turut hadir dari Pemerintah Provinsi, termasuk juga dari Balai Sungai dario Bengkulu, harapan kita, aspirasi masyarakat yang dituangkan dalam Musrenbang ini bisa diwujudkan. Karena pembangunan ini beda wewenangnya, ada yang wewenang Kabupaten yang bisa diakomodir melalui APBD Kabupaten, ada yang wewenang Provinsi dan ada pula yang wewenang pemerintah pusat," harap Dirwan. (Apdian Utama)