BENGKULU, PB - Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Agus Raharjo berharap agar pakta integritas yang ditandatangani oleh pejabat Pemerintah Provinsi Bengkulu tidak sekedar basa-basi. Dia minta janji-janji yang telah dibacakan dan ditandatangani tersebut bisa ditepati."Tolong janjinya ditepati tidak basa-basi. Karena kalian berjanji ini tidak hanya dilihat pak gubernur tapi juga disaksikan oleh Tuhan," kata dia, Selasa (1/3/2016).
Selain itu, ia juga agar budaya jelek birokrasi yang lama harus ditinggalkan. Misal mengakali prosedur yang berjalan. Baca juga: Ini Isi Lengkap Pakta Integritas
"Kepres itu berkali-kali dibuat tapi selalu dicari celahnya," imbuhnya.
Tak hanya itu, Agus juga minta agar budaya feodal dalam birokrasi harus dihilangkan. Misalnya budaya setor ke atasan, bawahan sogok atasan, pengangkatan jabatan dengan nyogok, dan lain sebagainya. Dia minta itu semua untuk dihilangkan dan tidak dilakukan lagi.
"Tapi prasyaratnya juga harus dipenuhi Pak Gub. Tunjangannya diberikan sehingga pejabat tidak main akrobat," jelasnya. Baca juga: Pakta Integritas Sebagai Revolusi Mental
Kalau itu semua budaya itu bisa dihilangkan maka kerja birokrasi dijamin bisa bersih. Selain itu angka korupsi juga bisa ditekan. Kalau korupsi bisa hilang maka Indonesia bisa jadi negara sejahtera dan maju.
"Untuk diketahui, KPK sudah memperkarakan 17 gubernur dan 49 walikota/bupati dalam kasus korupsi. Disamping itu ada 101 anggota DPRD dan 123 eselon di Pemprov. Ini baru data KPK, Polri dan kejaksaan pasti punya catatannya sendiri," kata Agus. [IC]
