BENGKULU SELATAN, PB - Pemerintah Daerah dan DPR RI dapat bekerjasama dalam meningkatkan anggaran pembangunan daerah dari pusat untuk program dan pembangunan di Provinsi Bengkulu. Untuk itu, saat melakukan kunjungan kerja ke Kabupaten Bengkulu Selatan, anggota DPR RI Dapil Bengkulu dr. Anarulita Muchtar diminta untuk bisa mendongkrak pembangunan, khususnya untuk wilayah Bengkulu Selatan.Hal tersebut terungkap pada saat kunjungan anggota DPR RI itu ke kantor Bupati Bengkulu Selatan, Senin (29/3/16). Baca juga: Di HUT BS, Dirwan Pastikan Percepatan Pembangunan Desa dan TPA Belum Standar, BS Mustahil Raih Adipura
Menurut Ketua DPRD Bengkulu Selatan Yevri Sudianto, pembangunan yang perlu diperjuangkan oleh anggota DPR RI di antaranya adalah perbaikan/peningkatan jalan nasional yang menghubungkan Kabupaten Bengkulu Selatan, Lahat, dan Pagar Alam. Status lahan Lapter 2 milik TNI AU yang saat ini status hibahnya atau naskah kerjasamanya belum jelas, padahal di atas lahan milik TNI AU itu sudah berdiri kantor Bupati dan perkantoran lainnya. Masalah perbaikan irigasi, listrik, peralatan PDAM, dan masih banyak lagi.
"Apalagi seperti yang kita ketahui bersama, tiga orang anggota DPR RI itu adalah berasal dari Selatan, yakni Elva Hartati, Dewi Coryati, termasuk juga Anarulita Muchtar. Saya pikir ini sebuah kesempatan dan kekuatan untuk membangun Bengkulu Selatan. Seperti halnya naskah kerjasama Lapter 2 itu belum jelas sampai hari ini. Bagaimana statusnya, apakah dihibahkan apa pinjam pakai. Termasuk juga jalan yang menghubungkan BS, Lahat dan Pagar Alam. Karena jalannya itu sudah antar provinsi,makanya wewenang pusat," ujar Yevri Sudianto.
Sementara itu, wakil Bupati Bengkulu Selatan Gusnan Mulyadi meminta kepada anggota DPR RI Dapil Bengkulu Khususnya supaya bisa mensupport program Pemerintah Daerah untuk menjadikan Muara Pino sebagai pelabuhan.
"Di Bengkulu Selatan ini,ada dua yang bisa dijadikan pelabuhan. Yakni pelabuhan Paar Bawah dan Pelabuhan Muara Pino. Kalau pelabuhan Pasar Bawah itu khusus buat pelabuham ikan nelayan. Sedangkan Muara Pino itu sangat potensial dijadikan pelabuhan. Ini yang kami mintak support penuh dengan anggota DPR RI supaya bisa mewujudkannya," harap Gusnan.
Menanggapi hal itu, Anarulita Muchtar mengatakan akan mengupayakan semua aspirasi dari masyarakat dan pemerintah daerah. Dirinya meminta kepada pemerintah daerah supaya segera memasukkan usulan pembangunan atau proposal ke kementerian terkait. Supaya bisa dibahas pada pembahasan APBN 2017, dirinya meminta supaya usulan tersebut masuk ke kementerian teknis paling lambat bulan Juni 2016 nanti.
"Pembahasan KUA (Kebijakan Umum Anggaran) APBN itu dibahas Agustus. Dan biasanya pada pidato kenegaraan menyambut Hari Kemerdekaan yang biasa disampaikan Presiden setiap tanggal 16 Agustus, KUA itu juga disampaikan. Untuk itu paling lambat Juni itu usulan sudah masuk ke Kementerian teknis. Kami anggota DPR RI Dapil Bengkulu siap untuk mensupport itu," pungkas politisi Nasdem ini. (Apdian Utama)
