"Lembaga usaha menjadi salah satu pemegang kunci dalam pengarusutamaan nilai-nilai pengurangan risiko bencana dalam kehidupan keseharian," kata dia, dalam workshop merumuskan peran dan partisipasi lembaga usaha dalam pengurangan risiko bencana, di Grage Horizon, Senin (7/3/2016).
Dia menyampaikan banyak bencana seperti banjir, tanah longsor, pencemaran udara dan air serta beberapa potensi bencana lain harus diakui sebagai akibat dari proses ekploitasi. Kendati demikian, menurutnya, lembaga usaha tidak dapat disalahkan sepenuhnya atas kejadian tersebut.
"Negara juga berperan dalam membuat kondisi daya dukung lingkungan menjadi rendah," imbuhnya.
Di sisi yang lain, lanjutnya, bencana alam memang belum disikapi secara purna oleh seluruh pemangku kepentingan. Dunia usaha belum memandang tindakan pengurangan risiko bencana menjadi hal yang penting dan diposisikan sebagai agenda pendukung keselamatan.
"Hasil pemetaan kapasitas berdasarkan penelitian yang dilakukan beberapa waktu yang lalu menunjukkan dunia usaha mendapatkan poin 31% dari pemangku kepentingan lainnya. Hal ini menggambarkan keberadaan lembaga usaha berada pada posisi yang tidak penting dan dibutuhkan," paparnya.
Lembaga usaha juga belum memiliki sumber daya baik SDM maupun sarana prasana dalam mitigasi bencana. Bahkan, hampir tak ada lembaga usaha yng memiliki rambu evakuasi di wilayah kerjanya. Apalagi terkait peralatan standar penyelamatan seperti jalur evakuasi, sistem peringatan dini serta perangkat pendukung lainnya.
Atas dasar itu, lanjutnya, FPRB Bengkulu menyerukan 3 hal untuk lembaga usaha. Pertama, menjalankan agenda pengurangan risiko bencana guna peningkatan jaminan keselamatan. Kedua, memastikan perlengkapan standar penyelamatan tersedia dan siap untuk digunakan.
"Terakhir, secara terus menerus meningkatkan pengetahuan tentang kebencanaan sebagai modal utama dalam penyelamatan diri," pungkasnya. [IC]
