BENGKULU, PB - Tokoh Anti Korupsi Mahfud MD menilai birokrasi Indonesia sangat korup dan tidak efisien. Bahkan korupsi yang terjadi lebih banyak dilakukan oleh birokrasi. Karena itu, sasaran utama untuk memberantas korupsi adalah birokrasi.
"Korupsi terjadi dimana-mana itu karena birokrasinya. Atau mereka melakukan kolaborasi dengan dengan politisi, pengusaha, dan penguasa hak," kata Mahfud MD, dalam orasi ilmiahnya usai penandatanganan pakta integritas pejabat Pemprov Bengkulu, Selasa (1/3/2016).
Baca juga: KPK: Pakta Integritas Jangan Cuma Basa-basi dan Pakta Integritas Sebagai Revolusi Mental
Padahal prilaku korup ini, lanjut mantan Ketua MK tersebut, sangat berdampak negatif pada pelakunya. Terburuk, pejabat tersebut bisa ditangkap KPK lalu dipenjara. Namun jika lihai, mungkin tidak ditangkap tapi hidupnya tidak akan tenang. Karena itu, menurutnya, harta hasil korupsi tidak akan pernah bisa dinikmati.
"Pasti ada hukuman moral kalau melakukan korupsi ini. Kata hadits, sesuatu yang haram itu kalau ada di dagingmu maka akan membuat hidupmu tidak nyaman," tegasnya.
Poltisi PKB ini menambahkan penandatangan pakta integritas yang dilakukan Pemda Bengkulu ini penekanannya pada perbaikan moral. Karena itu, ia minta para pejabat eselon II, III dan IV yang menandatangani komitmen itu bisa bersungguh-sungguh dan tidak berupaya mengakal-akali lagi.
"Kalau soal aturan, bapak dan ibu yang menjabat ini sudah pasti tahu. Tetapi yang sulit itu adalah mempunyai integritas," tukasnya.
Lihat juga: Ini Isi Lengkap Pakta Integritas dan 1.117 Pejabat Teken Pakta Integritas
Sebab, jelas tokoh NU ini, 83 persen koruptor yang ditangkap oleh KPK itu ternyata adalah luluasan Perguruan Tinggi yang mengerti hukum. Artinya mereka tahu perbuatan yang baik dan tidak. Tapi mereka ini tidak punya integritas. "Pakta integritas ini adalah janji pada hati nurani yang harus dipertanggungjawabkan ke Tuhan," harapnya. [IC]