BENGKULU, PB - Ketua Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI) Kota Bengkulu, Iswandi Ruslan meminta Pemerintah Daerah (Pemda) tegas untuk menindak pengguna pukat harimau (trawl). Pasalnya, aktivitas illegal fishing tersebut sudah sangat meresahkan nelayan tradisional yang ada di Bengkulu.(Baca juga: Pukat Harimau Resahkan Nelayan)
"Kalau trawl ini tidak diatasi, kejadian 1999 dan 2000 akan terulang. Nelayan akan perang terbuka," ujar Iswandi, saat mengadakan rapat bersama Pemprov Bengkulu, di Kantor Gubernur, Selasa (29/3/2016).
Karena itu, ia meminta agar nelayan diberikan waktu khusus untuk berdialog dengan pemerintah untuk membahas masalah ini secara komprehensif. Sehingga tidak ada pihak dirugikan. "Nelayan selalu bertempur di tengah laut. Masalah ini harus bisa kita selesaikan di darat," ungkapnya.
Menanggapi hal ini, Pelaksana Tugas Sekretaris Daerah Sumardi, mengatakan akan melaporkan masalah ini ke Gubernur Ridwan Mukti. Kemungkinan, nanti juga akan diadakan pertemuan antara Muspida dan nelayan yang ada di Bengkulu untuk membahas trawl ini secara khusus.
"Selain itu juga, kita akan melihat Surat Menteri Susi Pudjiasturi terbaru tahun 2016 terkait kompensasi penangkapan dengan trawl ini," jelasnya.
Sebagaimana mengingatkan, beberapa waktu yang lalu terjadi bentrokan antara nelayan tradisional Seluma dengan kapal yang menggunakan trawl di laut mereka. (Baca juga: Nelayan Seluma Berburu Kapal Trawl di Tengah Laut). [IC]
