BENGKULU, PB - Kebebasan rakyat untuk menyampaikan aspirasi dan pendapat telah dilindungi sejak reformasi bergulir pada tahun 1998 silam. Namun Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Provinsi Bengkulu mengimbau agar semangat kebebasan dalam menyampaikan aspirasi dan pendapat tersebut tidak terjerumus dalam penyebarluasan ujaran kebencian.Baca juga : Ombudsman Rangkul Ormas dan Pemuda Awasi Pelayanan Publik
"Ormas itu harus memiliki fungsi untuk memberikan pencerahan kepada masyarakat secara sistemik, baik melalui kampanye-kampanye pengumpulan massa maupun aksi-aksi di berbagai media massa. Bukan justru malah menyebarkan masalah dengan anjuran kebencian. Ormas harus fokus pada bidang tertentu untuk meningkatkan pertumbuhan gerak ekonomi dan sosial masyarakat," kata Kepala Bidang Komunikasi Politik dan Kemasyarakatan pada Kesbangpol Provinsi Bengkulu, Hilda Meilianty, belum lama ini.
Senada diungkapkan Kepala Kesbangpol Kota Bengkulu, Taufik Mantan. Ia menjelaskan, dalam melaksanakan pembangunan kesejahteraan rakyat, peluang Ormas untuk ikut berperan aktif bersama-sama pemerintah saat ini terbuka lebar. Sebab, di tengah Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA), pemerintah masih memiliki beberapa kekurangan tertentu, terutama dalam hal pemberdayaan rakyat.
Baca juga : Ormas Diajak Hadapi Gempuran MEA
"Ormas justru jangan selalu berupaya untuk mencari celah mencela-cela pemerintah. Tidak baik kalau energi kita yang besar dipakai untuk saling memfitnah dan menghujat. Harusnya kita bisa bersama-sama. Pemerintah selalu mendukung Ormas yang dapat berperan optimal dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta kemajuan ekonomi," paparnya.
Namun dalam memberikan dukungan tersebut, lanjut Taufik, pemerintah bukan ladang emas yang punya anggaran tak terbatas. Buktinya, ujar Taufik, Indonesia mempunyai banyak utang dan setiap tahun cenderung bertambah. Sementara pendapatan Indonesia sebagian besar hanya mengandalkan komoditas kekayaan alam bernilai rendah yang diekspor ke negara-negara maju.
"Makanya untuk kasus tertentu, pemerintah menurunkan bantuan hanya kepada kelompok tertentu. Misalnya bantuan alat tangkap bagi komunitas nelayan atau bibit bagi petani berpendapatan rendah. Silahkan ormas berperan serta untuk memastikan agar bantuan itu digunakan dengan tepat," demikian Taufik. [RN]
