Akhir-akhir ini, Pasar Rakyat dalam kondisi memprihatinkan. Beberapa tahun yang silam, Ikatan Pedagang Pasar Indonesia (IKAPPI) merilis, Pasar Rakyat di seluruh Indonesia mengalami penurunan hingga 81 persen. Padahal, ada sekitar 50-an juta rakyat yang hidupnya bergantung di situ.
ZEFPRON SAPUTRA, Kota Bengkulu
Seiring pertumbuhan ritel modern, Pasar Rakyat terus tergilas. Padahal, Pasar Rakyat adalah denyut nadi perekonomian rakyat. Sebab, tidak seperti ritel modern yang sering menjajakan produk impor, sebagian besar barang-barang dagangan yang dijual oleh Pasar Rakyat adalah buah tangan pengrajin nusantara. Artinya, kemunduran Pasar Rakyat akan berdampak langsung dengan hilangnya penghasilan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) Indonesia seperti para buruh, petani dan nelayan.
Baca juga : Revitalisasi Pasar Dimulai dari Barukoto dan Butuh Rp 150 Miliar untuk Peremajaan Pasar Kota
Sebagaimana diungkapkan Nasrial (46), pemilik ruko Nomor 16 yang berjualan pakaian sejak tahun 1990 di Pasar Minggu. Pasar yang pernah berjaya era 1990-an ini kini terkesan angker. Di lantai dua, pada sebagian besar toko terdapat sampah yang berserakan. Agar tidak sampai kehilangan pembeli, sebagian pedagang memaksakan diri untuk berjualan di bibir badan jalan. "Dalam seminggu hanya empat hari mendapat pelaris, memanglah sakit nian berjualan di Pasar bertingkat (Pasar Minggu) ini," katanya kepada Pedoman Bengkulu, Minggu (27/3/2016).
Lain lagi yang dikeluhkan Roni (41). Pemilik Toko Pakaian Adam di lantai dua Pasar Minggu ini mengatakan, sepinya pembeli membuatnya sulit untuk membayar retribusi pasar. Padahal, retribusi ini diperlukan pemerintah untuk memberikan pelayanan yang maksimal untuk para pedagang di pasar. Tiadanya lokasi parkir juga kerap dikeluhkan pengunjung untuk berbelaja di Pasar Minggu. "Bukan pedagang tidak mau membayar retribusi, namun penghasilan maupun pemasukan kami masih sulit," ujarnya.
Sebelumnya, Wakil Wali Kota Patriana Sosialinda melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke pasar ini dengan membawa Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) dan instansi terkait lainnya. Ia menyatakan, Pemerintah Kota akan berupaya untuk mencari solusi untuk mengatasi permasalahan Pasar Minggu ini.
"Kunjungan yang dilakukan baru-baru ini untuk memetakan kondisi yang ada di Pasar Minggu, agar proses perencanaan lebih tepat, lebih bertanggung jawab, sebagaimana yang dibutuhkan oleh para pedagang yang ada disini. Baik itu sarana-prasarana serta akses transportasi," kata Linda, sapaan akrabnya.
"Sementara adek sanak kita yang memiliki kios didalam sudah mulai keluar, bukan berarti Pemerintah tidak ambil bagian. Semangat para pedagang untuk terus berusaha. Pemerintah akan mengakomodir dengan melakukan penataan," sambung Wakil Wali Kota perempuan pertama di Bengkulu ini.
Pada tahun 2016 ini, kata Linda, pemerintah melakukan perencanaan terlebih dahulu. Pada tahun 2017, rencana ini akan direalisasikan. Ia mengimbau pedagang untuk bersabar, tertib dan memiliki rasa saling memahami. "Pedagang memahami kondisi yang ada dan pemerintah juga akan melakukan apa-apa yang harus di jadikan peran. Harapan dari pemerintah, pelaku usaha juga ikut terlibat memberikan kepedulian terhadap para pedagang yang ada di pasar," tambahnya.
Untuk pemanfaatan ruko yang kosong sebagai lahan parkir, politisi Partai Golkar ini berharap agar dapat dikaji secara matang oleh Disperindag Kota Bengkulu. Bila bangunan lantai dua kuat untuk menahan beban bila dijadikan sebagai lokasi parkir, maka gagasan tersebut menurutnya dapat direalisasikan. "Sudah titip pesan kepada Dinas Perhubungan, keamanan pasar, UPTD agar memperhatikan lokasi yang kosong, supaya tidak disalahgunakan oleh orang-orang bertanggungjawab," imbuhnya.
Sementara Kepala Disperindag Kota Bengkulu, Erwan Syafrial, mengatakan, sebelum diremajakan, lanjutnya, pihaknya akan mempersiapkan segala persiapan yang dibutuhkan dalam pelaksanaan revitalisasi ini. Pendanaannya akan digelontorkan melalui pemerintah pusat dan APBD Kota Bengkulu. "Anggaran yang kita perlukan itu sebesar Rp 9 miliar," ungkap Erwan.
Sementara Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Pasar Minggu Bengkulu, Arman, mengatakan, persoalan yang ia hadapi saat ini adalah terlalu banyaknya instansi yang bercokol dalam satu wilayah. Sehingga, menurut dia, banyaknya kepentingan dari pihak-pihak tertentu membuat pengelolaan Pasar Minggu menjadi tidak fokus. [**]