BENGKULU, PB - Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Agus Rahardjo mengatakan pakta integritas yang ditandatangani oleh pejabat Pemerintah Provinsi (Pemprov) Bengkulu akan sia-sia jika tidak diawasi secara maksimal. Karena itu, ia minta Pemprov Bengkulu untuk menerapkan sistem e-budgeting sebagai bentuk transparansi birokrasi yang bisa diawasi oleh publik.Baca juga: KPK: Pakta Integritas Jangan Cuma Basa-basi
"Yang paling penting adalah membangun sistem yang transparan. Misalnya dalam hal APBD, transaparan mulai dari perencanaan, pelaksanaan. Dengan penerapan e-budgeting maka semua anggaran bisa dilihat oleh siapa saja, karena dipasang di website Pemda," ujar Rahardjo, Selasa (1/3/2016).
Selain itu, ia juga menyarankan agar dilakukan evaluasi secara berkelanjutan terhadap pakta integritas ini. Salah satunya dengan menerapkan Sistem Pelaporan Pelanggaran (Whistle Blowing System). Pelaporan tersebut bisa dilakukan oleh masyarakat atau pegawai yang ada di dalam karena mereka yang lebih mengetahui.
"Whistle Blowing System ini diusahakan jangan disebut orangnya. Tapi yang penting kerugian dan faktanya," jelas pria kelahiran Magetan tersebut.
Sementara itu, Gubernur Ridwan Mukti mengaku penerapan e-budgeting ini merupakan orientasi dari pemerintahannya. Semuanya nanti, kata Ridwan memang harus mengarah ke IT. Misalnya dengan melakukan pengadaan secara online, pendidikan secara elektronik, juga kesehatan, dan lainnya.
"Sampai nanti menuju ke e-goverment," kata dia.
Lihat juga: Pakta Integritas Sebagai Revolusi Mental dan Ini Isi Lengkap Pakta Integritas
Dari pakta integritas ini sendiri, ia berharap agar akan tercipta kultur birokrasi yang baik dan bersih (good and clean goverment). Karena itu, ia berharap pakta integritas ini tidak hanya diucapkan tapi dicerminkan lewat prilaku dan tindakan.
"Ini adalah awal, tapi dilanjutkan dengan prilakunya. Sekarang ini pengungkapannya , berikut adalah prilaku. Sasaran akhirnya adalah terbentuk kultur. Pejabat boleh silih berganti tapi yang paling penting adalah kultur good and clean goverment tersebut," pungkasnya. [IC]
