BENGKULU, PB - Panitia Khusus (Pansus) DPRD Kota Bengkulu tentang Revisi Peraturan Daerah (Perda) Dana Bergulir Satu Miliar Satu Kelurahan (Samisake) menggelar pertemuan dengan unsur dinas teknis Pemerintah Kota yang berkaitan dengan program tersebut, Kamis (10/3/2016).Baca juga : Akhirnya, Dewan Sepakati Perda Samisake Direvisi
Dari pihak Pansus, hadir Ketua Indra Sukma bersama dua anggota lainnya, yakni Rena Anggraini dan Sudisman. Sementara dari pihak Pemerintah Kota dihadiri oleh Kepala Bagian Hukum Setda Kota Zohri Kusnadi, Kepala Unit Pelaksana Dinas Teknis (UPTD) Dana Bergulir Samisake Benny Alamsyah, serta perwakilan dari Dinas Koperasi dan UMKM Kota Bengkulu.
Ketua Pansus DPRD Kota Bengkulu tentang Revisi Perda Dana Bergulir Samisake, Indra Sukma, memaparkan, sembari revisi ini terus berjalan, pihaknya berharap agar jajaran Pemerintah Kota yang melaksanakan program ini dapat memenuhi semua rekomendasi yang diberikan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Bengkulu.
Baca juga : Revisi Perda Samisake, Dewan Ngotot Menunggu BLUD
"Diantaranya membentuk Badan Layanan Umum Daerah (BLUD), memberikan teguran kepada koperasi yang belum maksimal menyalurkan Dana Bergulir Samisake ini, serta rekomendasi-rekomendasi lainnya. Sambil revisi ini berjalan, semua rekomendasi BPK harus dituntaskan," kata Ucok, sapaan akrabnya.
Terutama mengenai BLUD, Ucok melanjutkan, memiliki peran vital agar revisi Perda Dana Bergulir Samisake ini bisa segera dituntaskan. Pasalnya, menurut Ucok, BLUD ini akan menjadi lembaga resmi yang akan menarik dan menyalurkan Dana Bergulir Samisake bilamana unsur eksekutif dan legislatif Pemerintah Kota kembali memutuskan akan menambah alokasi anggaran untuk program ini.
Baca juga : Dewan Minta Samisake Tuntas Entaskan Pengangguran
"BLUD ini penting agar ada rekening penampung untuk mengelola Dana Bergulir Samisake. Apalagi ini kan sudah masuk tahun ketiga. Artinya dana bergulir yang sudah dikucurkan harus dikembalikan melalui rekening penampung. Kalau UPTD tidak bisa membuat rekening penampung," ujarnya.
Ucok juga meminta agar Lembaga Keuangan Mikro (LKM) seperti BMT Kota Mandiri yang direkomendasikan oleh BPK Perwakilan Provinsi Bengkulu untuk diawasi diberikan teguran atau sanksi bilamana tidak mampu mengelola Dana Bergulir Samisake dengan baik dan benar.
"Kalau memang sudah diberikan teguran, kami minta bukti secara tertulis. Kalau memang sama sekali belum mengucurkan anggarannya, kami minta agar dana itu dikembalikan saja ke kas daerah. Ini akan menjadi perhatian khusus bagi kami," paparnya.
Sementara Kepala UPTD Dana Bergulir Samisake, mengatakan, pihaknya siap mengakomodir semua saran dan permintaan dari Pansus DPRD Kota Bengkulu tentang Revisi Perda Dana Bergulir Samisake tersebut. Menurutnya, revisi Perda ini harus dilakukan dengan prinsip penuh kehati-hatian.
Baca juga : Ini Syarat Penambahan Rp 53 Miliar Dana Samisake
"Apa yang disampaikan dewan bila disepakati dalam rapat bersama, bisa saja semua diakomodir. Tapi yang pasti, pembahasan ini tidak bisa dilakukan dengan tergesa-gesa. Harus hati-hati sekali. Untuk BLUD sendiri sekarang sudah pada tahap penyusunan Peraturan Walikota. Kalau sudah rampung akan diajukan kepada Wali Kota melalui Kepala Dinas," sampainya.
Benny mengakui sempat terparkirnya cukup lama Dana Bergulir Samisake di BMT Kota Mandiri dengan dana sebesar Rp 497 juta. Namun ketika BPK Perwakilan Provinsi Bengkulu mengeluarkan rekomendasi, pihaknya langsung menindaklanjuti dengan melakukan korespondensi terhadap BMT Kota Mandiri dan meminta agar anggaran tersebut dikucurkan kepada penerima manfaat.
"Dalam korespondensi sudah kita tekankan agar mereka mengelola dana yang sudah dikucurkan pemerintah sesuai dengan perjanjian kerjasama yang kita susun. Akhirnya hingga Desember 2015 kemarin, dana itu sudah mereka realisasikan dan dari Rp 497 juta sekarang sisa Rp 33 juta lagi," demikian Benny. [RN/BIS]
