"Diharapkan pemerintah kabupaten mampu bersinergi dengan pemerintah provinsi dan pusat demi kelancaran percepatan pemerataan pembangunan," jelasnya, kepada pedomanbengkulu.com.
Saat menghadiri Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrembang) Kabupaten Kepahiang kemarin, Riri mengatakan ada 3 usulan yang mencolok untuk disegerakan. Pertama, tentang perbaikan infrastruktur seperti jalan dan jembatan. Ia harap pembangunan infrastruktur itu bisa digenjot.
"Selain itu, pembangunan bisa diprioritaskan di desa-desa berpenduduk dan sebagai penghubung antar desa. Bukan hanya diperuntukkan bagi transportasi warga, namun juga untuk aktivitas perkebunan dan pertanian warga," jelasnya.
Kedua, kata senator termuda ini, perlunya pelatihan dan pengembangan kapasitas dalam pengelolaan dana desa. Kedepan, ia minta agar para kepala desa diberikan semacam training agar mampu mengoptimalkan dana desa ini.
Terakhir, terkait Badan penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS). "Masih banyak persoalan tentang pelayanan dan regulasi anggaran," ucap Riri. Sebagaimana diketahui, anggaran iuran BPJS Kesehatan pada bulan depan akan naik.
Untuk diketahui, Musrembang Kabupaten Kepahiang membahas usulan 413 program dengan jumlah kegiatan (proyek) sebanyak 2.564. Sementara anggaran yang dibutuhkan untuk merealisasikan semua program ini senilai Rp 992.093.735.000. Rinciannya, untuk pendidikan dengan 103 kegiatan membutuhkan Rp 160,61 miliar, kesehatan dengan 67 kegiatan, membutuhkan Rp 6,101 miliar.
Selanjutnya, sektor sarana prasarana sebanyak 520 kegiatan membutuhkan Rp 147,5 miliar, UMKM dan Koperasi membutuhkan Rp 3,762 miliar, dan sebanyak 232 kegiatan lain-lain yang dianggarkan sebesar Rp 122,159 miliar lebih. Dana mencapai Rp 1 triliun ini diplot dari APBD Kepahiang yang mencapai Rp 578,138 miliar dan APBD Provinsi serta APBN sebesar Rp 110,471 miliar. [IC]
