"Sekretaris daerah saya minta jangan ragu untuk mengecek apakah Kartu Indonesia Pintar dan Kartu Indonesia Sehat sudah benar-benar sampai ke masyarakat yang membutuhkan," kata Yuddy Chrisnandi, dalam pembukaan Rapat Koordinasi Sekretaris Daerah Provinsi se-Indonesia di Kementerian PANRB, Selasa (8/3/2016).
Politisi Hanura ini berharap setiap sekda aktif dan berinisiatif untuk mengecek jumlah masyarakat yang sudah mendapatkan kedua kartu tersebut. "Cari tahu apakah ada masalah, misalnya pendataan terhambat atau birokrasinya lambat. Jangan sampai masyarakat merasa pemerintah tidak hadir," ucapnya.
Menurutnya sosialisasi mengenai program pemerintah ini harus lebih gencar sehingga masyarakat yang benar-benar membutuhkan bisa terjangkau oleh program ini. Jika ada permasalahan dalam pelaksanaan program tersebut, sekda dapat segera melapor ke Kementerian PANRB.
"Kami siap membantu mengkomunikasikan dengan instansi terkait. Kalau ada masalah, beritahukan karena ini tanggung jawab menteri," tegasnya.
Dia menyatakan pemerintah ingin memastikan bahwa semua masyarakat Indonesia, khususnya yang masuk dalam kategori tidak mampu, mempunyai hak dan akses yang sama terhadap pelayanan kesehatan dan pendidikan. "Sekda juga harus mengecek sudah berapa persen masyarakat yang mengikuti program Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS)," katanya.
Lihat juga: Data BPJS Kesehatan Perlu Pembenahan
Sementara itu Sekretaris Kementerian PAN RB Dwi Wahyu Atmadji mengatakan pentingnya rapat koordinasi nasional Sekda provinsi se-Indonesia adalah menyatukan pemahaman bersama antara para sekda untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, akuntabel. "Karena itu Kementerian PANRB merasa perlu koordinasi dengan para stakeholder," terangnya.
Selain itu, lanjutnya, sekda merupakan pejabat yang mengkoordinasikan sumber daya dan aset-aset daerah untuk mencapai tujuan pembangunan. "Sekda itu yang memegang komando langsung untuk aparatur negara," kata dia. [GP]
