"Setelah perikatan kerjasama BPBD dengan Kadin, semua lembaga usaha bisa minta tenaga teknis dengan BPBD dan Planas untuk melakukan mitigasi bencana," jelas Sumardi, Senin (7/3/2016).
Dia pun meminta agar Kadin selaku lembaga yang bisa mengkoordinir lembaga usaha untuk memberikan informasi serta saran kepada lembaga usaha kenapa mitigasi bencana ini penting. Sehingga, lembaga usaha bisa mengalokasikan dana untuk upaya penanggulangan bencana tersebut.
Tapi, mantan Caretaker Walikota Bengkulu ini menegaskan bantuan yang bisa diberikan oleh pemerintah tersebut berbentuk pelatihan, bukan berbentuk sokongan uang. "Kalau semuanya dibiayai APBD dan APBN maka tidak cukup," imbuhnya.
Selain itu, Sumardi menegaskan mitigasi bencana ini sendiri sebenarnya untuk kepentingan lembaga usaha usaha itu sendiri. Ia mencontohkan, bila terjadi bencana maka perusahaan tersebut akan berhenti berproduksi. Hal ini jelas berpengaruh terhadap pendapatan perusahaan tersebut.
"Itulah wujud perlindungan pemerintah terhadap pelaku usaha. Rantai bisnis akan putus apabila tenaga kerja itu terkena bencana, karena itu lembaga usaha harus terlibat dalam melakukan penguatan terhadap tenaga kerja," jelasnya.
Baca juga: Lembaga Usaha Diminta Ikut Kurangi Risiko Bencana dan Dana CSR Untuk Mitigasi Bencana
Sebelumnya, Kadin sendiri mengaku siap untuk mensosialisasikan pentingnya mitigasi bencana ini pada seluruh anggotanya. Salah satunya dengan menganggarkan dana khusus untuk mitigasi yang diambil dari dana tanggungjawab sosial perusahaan tersebut. [IC]
