BENGKULU, PB - Jajaran Pemerintah Kota Bengkulu menggelar Forum SKPD Tahun 2016 dalam Rangka Penyusunan Rencana Kerja 2017 di Aula Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Bengkulu, Kamis (10/3/2016).Baca juga : 297 Kota Bengkulu Penuh Syukur dan Tafakur
Kepala Bappeda Kota Bengkulu, Fitriani Badar, mengungkapkan, forum ini bertujuan untuk melakukan koordinasi, penyelarasan, penajaman dan sinkronisasi dalam rangka optimalisasi perencanaan dan pelaksanaan program pembangunan.
"Forum SKPD ini dimaksudkan untuk mensinkronkan usulan dari masyarakat melalui musrenbang kecamatan dengan rencana SKPD yang diharapkan menghasilkan program atau kegiatan yang dibutuhkan oleh masyarakat serta program SKPD yang nantinya akan dijadikan masukan untuk penyusun APBD," katanya.
Ia menjelaskan, ketika awal Wali Kota Helmi Hasan dan Wakil Wali Kota Patriana Sosialinda dilantik, Pemerintah Kota menetapkan 56 indikator capaian kinerja daerah dari tahun 2013 hingga tahun 2017. Dari target ini, sebanyak 33 indikator telah tercapai, sementara 23 kekurangannya bakal dikejar hingga akhir tahun 2017.
Baca juga : 14 Catatan APBD Kota Bengkulu 2016
Diantara yang berhasil adalah penetapan APBD tepat waktu, persentase SKPD yang menyusun LAKIP, Penetapan RKPD tepat waktu, persentase SKPD yang menyusun Renja SKPD taat azaz, Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap pelayanan publik, kondisi sarana dan prasarana pendukung pelayanan publik dan pendapatan asli daerah.
Kemudian yang memuaskan juga adalah waktu yang dibutuhkan dalam pelayanan perizinan, proporsi panjang jaringan jalan Kota dalam kondisi baik, persentase rumah tangga yang meng gunakan listrik, angka melek huruf, ketersediaan obat dan vaksin, persentase balita gizi buruk, angka kematian bayi dan jumlah event olahraga regional/nasional yang diikuti, PDRB Perkapita, menekan angka kemiskinan, meningkatnya jumlah bank, meningkatnya jumlah koperasi yang aktif dan meningkatnya jumlah UKM.
Diantara yang masih harus dikerjakan dengan kerja keras adalah opini pemeriksaan atas laporan keuangan, SKPD yang memiliki akuntabilitas kinerja baik, persentase RAPERDA yang disahkan menjadi PERDA, jumlah MoU kerjasama antar pemerintah daerah, persentase terselenggaranya sistem telekomunikasi dan informasi publik dan persentase ketersediaan fasilitas keselamatan lalu lintas, perempuan yang menduduki jabatan eselonering, pertumbuhan ekonomi, laju inflasi, angka pengangguran terbuka dan produksi padi.
"Kami memiliki keyakinan penuh hingga pada saat batas waktunya nanti pada tahun 2017 semua ini akan tercapai. Semua masalah-masalah ini akan dibahas dalam dua kelompok. Yakni kelompok infrastruktur dan ekososbud. Hingga nanti jelas apa yang harus kita putuskan sebagai prioritas dalam Musrembang Kota Bengkulu tanggal 23 Maret 2016 nanti," demikian Fitriani. [RN]
