BENGKULU, PB - Direktur Eksekutif Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) Bengkulu, Beni Ardiansah meminta agar target pertumbuhan ekonomi Bengkulu yang selama ini dipatok 6 persen bisa diturunkan. Pasalnya, angka tersebut dianggap tidak realistis.
"Walhi minta pemda realistis jangan sampai patokan pertumbuhan ekonomi ini mengorbankan Sumber Daya Alam (SDA) yang ada," jelas Beni.
Kenapa mengorbankan SDA? Beni menerangkan dengan target ini, pemerintahan Ridwan Mukti dan Rohidin Mersyah akan membuka keran investasi secara blak-blakan. Padahal daya dukung dari wilayah Bengkulu yang bisa diekploitasi sendiri sudah semakin sempit.
Terlebih lagi, penegakan hukum terhadap korporasi rakus ruang di Bengkulu masih sangat lemah. Selama ini saja, pemerintah provinsi terkesan membiarkan atau tidak punya gigi terhadap korporasi yang melakukan pelanggaran kejahatan lingkungan.
Beni mencontohkan, beberapa korporasi yang sudah ditetapkan mendapat rapor hitam saja tidak langsung ditindak tegas oleh pemerintah. Padahal Pemda mempunyai wewenang untuk melakukan penindakan tersebut. Hal ini sebagaimana diatur dalam dalam UU 32/2009 tentang perlindungan pengelolaan lingkungan hidup.
Sebenarnya, lanjut Beni, penindakan ini bisa dilakukan oleh Kepolisian Daerah Bengkulu. Dengan catatan pemda melimpahkan perkara tersebut ke kepolisan. "Karena kejahatan korporasi, kejahatan lingkungan tidak ada ampun. Tapi kan, Pemprov hanya macan ompong," tukasnya.
Lebih lanjut, ia menyimpulkan dengan ketidakberdayaan pemprov tersebut investasi swasta yang ada di Bengkulu nantinya malah akan menimbulkan masalah baru. Dalam bahasa lain, kejahatan lingkungan oleh korporasi akan selalu terjadi di Bengkulu.
"Karena bila (kejahatan lingkungan korporasi) dieksekusi, pemda yang mendorong peningkatan pertumbuhan ekonomi akan terus menambah investasi swasta, maka sama saja yang ini ditutup tapi yang lain muncul," ungkapnya.
Baca juga: Kritik BLH, Walhi: Sungai Bengkulu Rusak Karena Korporasi
Solusinya, lanjut Beni, pemerintah harus melakukan improvisasi untuk meningkatkan pendapatan. Misalnya melalui konsumsi rumah tangga dan optimalisasi investasi pemerintah. "Ridwan Mukti harus melakukan improvisasi untuk meningkatkan pendapatan daerah. Jangan sampai SDA jadi korban," pungkasnya. [IC]