"Pada tahun 2015, belanja di lingkup Provinsi Bengkulu sebesar Rp 4,5 Triliun dan realisasinya Sebesar 89,60 persen," jelas Niken, dalam Seminar Kebijakan Fiskal dan Perkembangan Ekonomi Terkini, di Hotel Santika, Kamis (14/4/2016).
(Baca juga: Pemerintah Hemat Rp50,6 Triliun Dalam RAPBN 2016)
Lebih lanjut, ia menyampaikan pagu anggaran sebesar Rp 4,1, triliun tersebut harus terserap maksimal oleh Provinsi Bengkulu. Dimana pada triwulan I harus terserap 15 persen dari total anggaran, pada triwulan II 40 persen, triwulan III 60 dan triwulan IV sebesar 90 persen.
Kendati demikian, ia mengakui ada beberapa kendala yang dihadapi dalam realisasi penyerapan anggaran ini. Pertama, faktor Sumber Daya Manusia (SDM), dimana keterbatasan pejabat atau pelaksana pengadaan barang/jasa yang bersertifikat. Kurangnya pemahanan terhadap peraturan mengenai mekanisme pembayaran juga menjadi kendala SDM dewasa ini.
"Selanjutnya, terdapat kultur seperti menunda pekerjaan dan tidak disiplin. Serta adanya ketakutan pejabat untuk melaksanakan pengadaan akibat pemberitaan kasus korupsi," jelasnya.
Kedua, faktor administrasi. Hingga saat ini masih banyak jadwal penyusunan lelang dan pengesahaan dokumen lelang yang terlambat juga membuat realisasi anggaran tidak optimal. Bahkan ada beberapa jadwal lelang yang disusun tidak realistis dan tidak sesuai kebutuhan.
Terakhir, faktor perencanaan dan penganggaran. Niken mengatakan penyusunan dan penelaahan anggaran yang terlalu pendek menjadi penyebab kecilnya realisasi anggaran. Selain itu, anggaran kegiatan juga tak jarang diblokir lantaran tidak ada persetujuan dari DPR.
Dia pun berharap agar kendala-kendala tersebut dapat diatasi karena belanja APBN ini sangat berperan dalam pembangunan daerah. "Peranan belanja APBN sangat penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi serta memberikan multiflier effect terhadap aktivitas ekonomi," pungkasnya. [IC]
