BENGKULU, PB - Gubernur Bengkulu Ridwan Mukti mengatakan perusahaan kelapa sawit yang ada di Bengkulu saat hampir tidak memberikan royalti pada daerah ini. (Baca juga: GAPKI Keluhkan Kampanye Anti Sawit)"Dari sawit ini hampir tidak ada yang masuk ke daerah. Pajak misalnya, PPh 21 mungkin masuk ke daerah, PPh 29 balik ke jakarta, pajak ekspor juga balik ke jakarta," kata Ridwan, saat menggelar 'Coffee Morning' bersama pengusaha sawit, Kamis (28/4/2016).
Bahkan, kata Ridwan, perusahaan sawit malah mengandung nilai konflik yang sangat tinggi. Misalnya: sengketa, sosial, akses publik, gesekan pabrik tidak ada kebun, perpajakan dan retribusi.
"Setiap daerah mau bikin regulasi retribusi, asosiasi sawit di tingkat pusat selalu menggagalkan hal itu. Alasannya kami sudah bayar banyak pajak dan pengeluaran," jelas Ridwan.
Karena itu, mantan Bupati Musirawas ini berharap "Perusahaan perkebunan sawit tidak alergi bila daerah melahirkan regulasi."
Lebih lanjut, ia mengatakan, perusahaan sawit malaj membuat jalan rusak. Pasalnya banyak truk sawit yang melebihi tonase yang telah ditetapkan pemerintah. (Baca juga: Wagub: Pengusaha Sawit Jangan Cuma Kejar Profit)
"Kalau gunakan standar saja tidak masalah. Ini bak ditambah 1 meter, diperbesar, setelah diukur beratnya mencapai 12 ton. Padahal jalan kota cuma untuk 5 ton," paparnya.
Dia menyampaikan umur ekonomis jalan yang dibangun Bengkulu harusnya mampu bertahan 5 tahun. Namun karena banyak truk yang melebihi tonase, jalan hanya bertahan 5 bulan.
"Karena kalau rusak yang disalahkan adalah pemerintah. Pemerintah dianggap korupsi. Padahal jalan sudah standar tapi sawit yang merusak jalan," ujarnya.
Ridwan pun berharap agar permasalahan-permasalahan tersebut tidak terjadi lagi. "Kedepan semoga tidak ada lagi cerita seperti itu," pungkasnya. (Baca juga: Mayoritas Perusahaan di BS Lompati Izin Prinsip). [IC]
