BENGKULU, PB - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Bengkulu melaporkan hasil reses yang dilakukan pada 1-5 Maret 2016 lalu. Hasil reses yang dilakukan di 7 daerah pemilahan tersebut diharapkan bisa ditindaklanjuti oleh eksekutif."Reses ini bukan rekreasi tapi menjaring aspirasi masyarakat secara langsung," kata Juru Bicara Reses, Muharamin, saat melaporkan hasil reses pada Rapat Paripurna 10, di Gedung Serba Guna Provinsi Bengkulu, Selasa (26/4/2016).
(Baca juga: Hasil Reses, DPRD Provinsi Banyak Terima Keluhan)
Setidaknya, ada 13 hasil reses yang disampaikan oleh Politisi Partai Demokrat itu. Diantara:
- Masih banyak jalan provinsi yang rusak. Bilapun ada pembangunan, maka perbaikan jalan itu hanya tampal sulam. Tak jarang tidak sesuai spesifikasi hingga jalan hanya bertahan singkat. "Jalan Benteng, Mukomuko, Lebong, jalannya rusak parah. Karena itu, pemerintah dalam hal ini dinas PU untuk mengerjakan jalan-jalan tersebut dan diprioritaskan," jelasnya.
- Terkait ekonomi kerakyatan, DPRD minta agar kelompok tani, pedagang dan pemuda diberi bibit sapi, kambing, karet dan lainnya guna menyerap tenaga kerja.
- Peningkatan sarana dan prasarana pendidikan seperti pembangunan gedung sekolah dari tingkat PAUD - SMA. Karena masih banyak gedung sekolah yang tidak layak. Selain itu pemerataan guru PNS juga harus dilakukan karena daerah terpencil hanya ada guru honorer. "PNS menumpuk di ibukota kabupaten atau kecamatan," kata dia.
- Pembangunan breakwater atau pemecah gelombang di sepanjang pinggir pantai Mukomuko hingga Kaur, terutama di sekitar pemukiman warga. Karena Bengkulu ini juga merupakan daerah yang rawan tsunami.
- Di sektor pertanian, saat ini petani membutuhkan mesin perentok padi dan alat pembasmi hama babi. Selain itu dibutuhkan juga tim penyuluh untuk melakukan penyuluhan minimal 1 bulan 1 kali.
- Untuk bidang kesehatan, harus ada pembangunan puskesmas rawat inap dan pembantu, polindes, pemerataan dokter dan spesialis serta obat berkualitas.
- Masyarakat masih banyak yang belum mendapatkan pelayanan Jamkes, KIP, dan KIS. Selain itu, seleksi pembagian kartu ini juga harus tepat sasaran. Karena banyak masyarakat tidak mampu yang belum mendapatkan pelayanan ini.
- Masyarakat butuh monitoring BPJS, karena pelayanan terhadap BPJS ini serinh dinomorduakan dari pasien umum (mampu).
- Raskin atau beras untuk masyarakat miskin masih banyak yang tidak dinikmati oleh masyarakat tidak mampu. Karena itu harus ada pemuktahiran data penerima.
- Selain pembangunan fisik juga dibutuhkan pembanguan moral. Untuk itu, pemerintah harus memberi insentif pada guru mengaji agar masyarakat bisa membaca Al-qur'an dengan baik.
- Fogging berkala untuk antisipasi endemi DBD.
- Listrik masuk desa harus diperjuangkan.
- Mempermudah pembuatan akta, KTP dan sertifikat melalui prona. [IC]
