mengalami peningkatan. Namun demikian, kontribusi tersebut masih perlu ditingkatkan lagi.
"Peran provinsi Bengkulu terhadap perekonomian nasional masih sangat rendah," kata Basah Hernowo, saat menjadi Narasumber dalam Musrembang Provinsi Bengkulu, Rabu (13/4/2016).
(Baca juga: Buka Musrembang, RM: Bappenas Salah Rancang)
Dia melanjutkan untuk meningkatkan kontribusi ini maka pertumbuhan wilayah Bengkulu pada RPJMN diharapkan terus ditingkatkan. Selain itu, tingkat pengangguran dan kemiskinan di daerah ini juga harus turut menjadi perhatian agar bisa turun kuantitasnya.
"Terakhir saya kesini 1993, dibandingkan dengan daerah lain, yang lain sudah lari tapi Bengkulu belum lari," ucapnya.
Dalam RPJMN, kata dia, tema pembangunan Bengkulu adalah sebagai bagian dari Sumatera. Dimana adal lima hal yang bisa dikembangkan di Bengkulu. Pertama, menjadi salah satu pintu gerbang perdagangan internasional. Kedua, sebagai lumbung energi nasional, termasuk pengembangan energi baru dan terbarukan.
Ketiga, hilirisasi komoditas batubara. Keempat, industri berbasis komoditas kelapa sawit, timah, bauksit dan kaolin. Terakhir, percepatan pembangunan ekonomi berbasis maritim atau kelautan melalui pengembangan industri perikanan, pariwisata bahari, industri perkebunan dan pertambangan
"Sesuai dengan tema pembangunan wilayah tersebut maka ada beberapa hal yang penting dalam hal arah pembangunan Bengkulu," ujarnya.
Dalam dimensi pembangunan manusia, ia menyampaikan, pada 2017 akan Bengkulu akan difokuskan pada revolusi mental, pendidikan, kesehatan, pemukiman dan perumahan. Di bidang revolusi mental beberapa hal akan diarahkan pada program prioritas antara lain peneguhan jati diri dan karakter bangsa serta daya rekat sosial dalam kemajemukan.
Di bidang pendidikan, program yang harus digencarkan adalah distribusi dan sertifikasi guru. Di bidang kesehatan adalah pembangunan rumah sakit. Dan perumahan dan pemukiman, pada tahun 2017 diarahkan pada standar perkotaan dan kota layak huni, sarana dan prasarana air baku, pembangunan TPA, izin penyediaan air minum dan beberapa program prioritas lainnya.
"Selain itu, program kedaulatan pangan juga penting. Berbagai sasaran untuk kedaulatan pangan dari pemerintah pusat perlu didukung oleh pemerintah daerah," pungkasnya. [IC]
