BENGKULU, PB - Kabag Dukcapil Biro Administrasi Pemerintahan Umum Provinsi Bengkulu, Jalaludin mengatakan Pemerintah Pusat hanya memilih Kabupaten Mukomuko dan membatalkan Kota Bengkulu untuk dijadikan pilot project pembuatan Kartu Identitas Anak (KIA) atau yang lebih sering disebut KTP anak. Hal ini lantaran Kemendagri hanya mengalokasikan anggaran pembuatan KIA ke 50 kabupaten/kota se-Indonesia.
"Kota Bengkulu batal untuk dijadikan pilot project, di Bengkulu hanya kabupaten Mukomuko," kata Jalal, Selasa (26/4/2016).
(Baca juga: Juni, KIA Ditarget Sudah Dicetak)
Dia menyampaikan dipilihnya Kabupaten Mukomuko lantaran pencapaian akta kelahiran di daerah tersebut lebih tinggi dibanding daerah yang ada di Bengkulu lainnya. Selain itu, secara Sumber Daya Manusia (SDM) dan sarana prasarana juga dianggap sudah memenuhi.
"Untuk sarana dan prasaranan sebenarnya tidak tidak jauh beda dengan KTP-el," jelasnya.
Dengan menjadi pilot project, semua anggaran pembuatan KIA di Kabupaten Mukomuko ini akan ditanggung oleh pemerintah pusat. Karena ini pula, Jalal tidak tahu berapa anggaran yang akan dikucurkan untuk merealisasikan kartu identitas yang difungsikan untuk meminimalisit human trafficking ini.
"Sementara untuk kabupaten/kota lainnya akan menyusul pembuatannya pada tahun 2017 mendatang," kata dia.
Ditambahkan Jalal, untuk tahun ini pemerintah belum mematok target pembuatan KIA. "Tapi yang jelas, untuk kedepan semua anak harus punya KIA," pungkasnya. [IC]