BENGKULU, PB - Ketua MPR RI Zulkifli Hasan mengatakan penerapan Garis Besar Haluan Negara (GBHN) selama ini memang menuai pro dan kontra. Namun tanpa haluan negara ini memang sangat dibutuhkan untuk meminimalisir kesenjangan baik secara ekonomi dan politik yang terjadi saat ini.Baca juga: Zulkifli Hasan: Demokrasi Butuh Haluan
"Hasil rapat kami, semua fraksi sepakat untuk mengembalikan haluan negara. Karena itu, kami akan mengadakan diskusi dengan 50 kampus," kata Zulkifli, dalam Focus Group Discussion bertema 'Reformulasi Sistem Perencanaan Nasional Dengan Model GBHN', di Hotel Horizon, Selasa (19/4/2016).
Dia melanjutkan haluan negara yang disusun harus komperhensif, menyangkut pembangunan politik, sosial budaya, ekonomi dan lainnya. Ekonomi misalnya harus menjiwai Pasal 33 UUD 1945.
"Pasal ini harus dijiwai jangan sampai tidak ada artinya. Seperti sekarang ekonomi dikuasai pemilik modal," ucapnya.
Mantan Menhut ini menambahkan selain komprehensif, GBHN harus juga berbasis pembangunan yang sinergi antara pusat dan daerah serta kedaulatan rakyat, sambugnya, kedaulatan rakyat sesuai dengan sila ke 5.
"Selanjutnya poin yang penting untuk dibahas adalah aspek hukum dan peran MPR dalam perencanaan pembangunan," kata Bang Zul.
Pemateri lainnya, Rektor Universitas Muhammadiyah Bengkulu (UMB) Ahmad Dasan mangatakan setuju dengan penerapan kembali GBHN ini. Ia menilai pola bisa meratakan pembangunan.
Namun, lanjutnya, model yang sekarang perlu dimasukkan juga. Misalnya Musrembang yang sudah berjalan dengan bagus. "Kalau kiranya GBHN pun kiranya pola Musrembang ini dimasukkan," kata dia. [IC]
