BENGKULU, PB - Sejumlah perwakilan pedagang Pasar Panorama mendatangi Sekretariat DPRD Kota Bengkulu, Senin (25/4/2016). Mereka disambut oleh rombongan Komisi III DPRD Kota Bengkulu yang langsung menggelar hearing untuk para pedagang tersebut. Kedatangan mereka ingin menuntut agar para pedagang kaki lima (PKL) di luar pasar dapat ditertibkan masuk ke dalam pasar.Baca juga : Pemagaran Pasar Panorama, Pedagang Dibujuk Masuk
Disamping itu, para pedagang Pasar Panorama yang dipimpin oleh Jamin Ginting ini juga meminta kejelasan mengenai uang Rp 250 juta yang pernah diserahkan oleh Presiden RI Joko Widodo. Selain itu, mereka juga menanyakan tentang adanya forum pedagang yang sudah tidak lagi efektif, tentang rencana pemagaran dan adanya pungutan liar (pungli).
Namun tatkala hearing hampir selesai, Kepala Bidang (Kabid) Pasar pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Kota Bengkulu, Hendri Kurniawan, tiba. Ia menjelaskan, penertiban sebagaimana yang diminta oleh para pedagang Pasar Panorama tersebut telah dilakukan. Saat ini, baik Jalan Kedondong maupun Jalan Belimbing yang biasa digunakan PKL untuk berjualan telah bersih.
"Barusana ini kami selesai penertiban. Jalan Kedondong dan Belimbing sudah bersih. Sebelumnya kami sudah berinisiatif mengajak pedagang agar masuk. Tapi kami tidak menggunakan kekerasan. Karena pedagang itu juga keluarga kami. Kami ajak mereka, kami imbau baik-baik. Dan pedagang bersedia," katanya.
Ia menjelaskan, setelah tertib, para pedagang akan terus dipantau dengan sistem piket agar tidak kembali menggelar lapaknya di badan jalan. Disperindag Kota Bengkulu akan bekerjasama dengan Kepala Camat Singaran Pati, Satpol PP, Dishubkominfo dan Kepolisian untuk terus memantau situasi di lapangan.
"Lima instansi ini siang malam akan mengawasi jangan sampai pedagang kembali keluar. Kalau belum efektif akan kami evaluasi terus hingga efektif. Kalau untuk memberikan tindak pidana, kami tidak bisa karena kami belum punya PPNS. Tapi Pak Wali sudah berpesan tegas, jangan gunakan kekerasan, tapi secara manusiawi. PKL diajak ke dalam bukan karena diusir, tapi karena mereka harus berjualan dengan manusiawi di dalam pasar," tekannya.
Hendri juga menjawab tentang adanya uang Rp 250 juta yang sempat disumbangkan oleh Presiden Joko Widodo untuk para pedagang Pasar Panorama. Menurutnya, karena semula uang itu ditujukan untuk koperasi, karenanya uang itu diserahkan pengelolaannya melalui Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (UKM) Kota Bengkulu. Hendri berjanji akan menginvestigasi penggunaan dana tersebut.
"Untuk forum pedagang, kami sudah tanya kementerian, bila memang sudah tidak efektif lagi boleh untuk dibubarkan. Tujuannya forum itu dibentuk agar mampu memediasi antara pedagang dan pemerintah guna kesejahteraan pasar. Untuk pemagaran sudah kami sosialisasikan. Semua pedagang yang sudah kena imbas kami undang. Untuk pungli kami minta selain iuran yang resmi, jangan dibayarkan. Silahkan laporkan kepada kami kalau memang ada oknum-oknum yang memungut pungli di luar ketentuan," bebernya.
Wakil Ketua Komisi III DPRD Kota Bengkulu, Sudisman, menyambut baik upaya persuasif yang dilakukan oleh Pemerintah Kota untuk menertibkan pedagang. Ia menjelaskan, ke depan hearing ini akan kembali digelar dengan mengundang instansi-instansi terkait lainnya. Ia berharap ada jalan keluar terbaik yang bisa ditempuh yang tidak merugikan pihak manapun. [RN]
