Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti didampingi Menko Kemaritiman Rizal Ramli memimpin penenggelaman 23 kapal pelaku illegal fishing, dari kantor KKP.JAKARTA, PB – Pemerintah melalui Satgas Pemberantasan Penangkapan Ikan secara Ilegal atau Satgas 115 kembali melakukan pemusnahan terhadap 23 barang bukti kapal ikan asing (KIA) pelaku illegal fishing. Kapal tersebut terdiri atas 13 kapal Vietnam dan 10 kapal Malaysia.

Pemusnahan dilakukan di tujuh lokasi berbeda. Diantaranya 5 kapal di Batam (Kepulauan Riau), 2 kapal di Tarempa (Kepulauan Riau), 3 kapal di Langsa (Aceh), 2 kapal di Tarakan (Kalimantan Utara), 1 kapal di Belawan (Sumatera Utara), 2 kapal di Pontianak (Kalimantan Barat), dan 8 kapal di Ranai (Kepulauan Riau).

Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti mengatakan Komando pemusnahan dilakukan langsung secara daring oleh Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti selaku Komandan Satgas 115 di Pusat Pengendalian Ditjen PSDKP KKP, Gedung Mina Bahari IV, Jakarta, Lantai 12.

Selain itu, ia menyampaikan pemerintah akan terus memusnahkan kapal asing pencuri ikan di kawasan perairan Indonesia sebagai upaya melestarikan sumber daya laut nasional. “Pemerintah tidak akan berhenti memberantas kapal penangkap ikan secara ilegal untuk mewujudkan laut sebagai masa depan bangsa,” kata Susi, Selasa (5/4/2016).

Lebih lanjut, ia menyampaikan, penenggelaman kapal pelaku illegal fishing ini dilakukan dengan mengacu pada Pasal 76A UU No. 45/2009 tentang Perubahan Atas UU No 31/2004 tentang Perikanan, yaitu benda dan/atau alat yang digunakan dalam dan/atau yang dihasilkan dari tindak pidana perikanan dapat dirampas untuk negara atau dimusnahkan setelah mendapat persetujuan ketua pengadilan negeri, dan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap (inkracht) sebagaimana diatur dalam KUHAP.

(Baca juga: Kapal Asing Bebas Lakukan Kegiatan Lepas Pantai)

Kegiatan penenggelaman dilaksanakan atas dukungan dan kerjasama yang intensif dari seluruh unsur Satgas 115 meliputi TNI AL, POLRI, Bakamla, Kejaksaan Agung, dan instansi terkait lainnya yang diwujudkan melalui berbagai dukungan, khususnya unsur-unsur Kapal Pengawas KKP, KRI TNI Angkatan Laut, Kapal Polisi, dan Kapal Bakamla. [GP]