JAKARTA, PB - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo memprediksi pengesahan revisi UU No. 8 Tahun 2015 tentang Pilkada akan mundur. Semula, RUU ini ditenggat akan selesai pada akhir April. Namun pembahasan tersebut tertunda dan diperkirakan rampung akhir Mei mendatang.Pun demikian, Tjahjo menilai hal ini tidak masalah. Bahkan ia minta agar pembahasan tidak dilakukan secara tergesa-gesa. Semua daftar inventaris masalah (DIM) yang ada harus dirinci secara baik-baik. Secara prinsip, DIM pemerintah dapat dipahami atau diakomidir oleh legislatif.
"Bahkan ada yang sudah disetujui dan ada pula yang masih dibahas bersama," kata Tjahjo. (Baca juga: MPR Ingin Pilkada Hemat Biaya)
Sebagaimana diketahui, reses DPR RI membuat pembahasan UU ini tertunda. "Meski DPR nanti reses, namun tim perumus tetap bekerja. Nanti setelah reses kembali dibahas sehingga akhir Mei nanti selesai," ujar Tjahjo.
Meski ada keterlambatan pengesahan RUU Pilkada, menurut Poitisi PDIP ini tahapan Pilkada serentak 2017 mendatang tidak terganggu secara signifikan. Demikian juga masalah aggaran. "Seharusnya tidak ada masalah, meskipun harus mundur," tambahnya.
Ia menyampaikan penyempurnaan UU Pilkada ini untuk melahirkan pemimpin daerah yang berkompeten dan memiliki kualitas. Ia juga sangat menganjurkan para kepala daerah terpilih yang sudah dilantik ini bisa memberikan terobosan di daerahnya.
"Kepala daerah yang baru dilantik juga harus punya inovasi-inovasi baru," tukasnya. [GP]
