BENGKULU, PB - Dirjen Dukcapil Kemendagri Zudan Arif Fakhrulloh mengatakan perencanaan pembangunan harus mengacu pada kemajuan zaman. Di era teknologisasi saat ini, pembangunan juga harus berbasiskan IT."Perencanaan pembangunan harus berbasis IT. Terlambat bila undangan dikirimkan lewat pos dan fax. Sekarang kan ada what's app. Bayangkan berapa penghematan dengan efisiensi ini ?" kata Zudan, saat menyampaikan sambutan dalam penyusunan RKPD Provinsi Bengkulu, Rabu (13/4/2016).
Dia menekankan ada 4 hal lain yang harus diperhatikan dalam penyusunan RKPD ini. Pertama, penyusunan harus dilakukan secara menyeluruh atau holistik. Dalam bahasa lain, RKPD disusun satu paket yang mencakup perencanaan dan penganggaran. Hal ini sebagaimana diamanatkan UU Nomor 17 Tahun 2003. "Apabila kita gagal menyusun perencanaan maka kita merencanakan kegagalan," tegasnya.
Kedua, kata Zudan, RKPD adalah dokumen formal. Jika suatu kegiatan tidak muncul dalam RKPD maka akan jadi temuan Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK). "RKA itu tidak akan ada jika tidak ada RKPD," ucapnya. Ketiga, RKPD adalah dokumen operasional. Maksud Zudan, dengan adanya RKPD ini maka kepala daerah bisa melakukan pengecekan masing-masing Satuan Kerja Perangkan Daerah (SKPD). "Bisa dilihat semua, mulai dari serapan, sampai output dan benefit dari program," ucapnya.
Terakhir, RKPD berfungsi sebagai alat evaluasi. Karena ujung dari RKPD ini adalah LAKIP. Dengan ini pula, kepala daerah bisa memiliki instrumen untuk melakukan strukturisasi pejabat. "Inilah mengapa 6 bulan setelah dilantik baru boleh mutasi, agar kepala daerah bisa memetakan dan memilih lebih dahulu," pungkasnya. [IC]
