"Baru 2 bulan kami memimpin, sudah ada beberapa konglomerat yang datang ke Bengkulu untuk investasi. Itu hanya karena pakta integritas," jelasnya, saat menjadi keynote speaker dalam Seminar Kebijakan Fiskal dan Perkembangan Ekonomi Terkini, di Hotel Santika, Kamis (14/4/2016).
(Baca juga: Serap Investor, Bengkulu Harus Perbaiki Infrastruktur)
Kendati tidak menyebutkan siapa pemilik modal yang akan berinvestasi di Bengkulu, Ridwan mengatakan banyak investor yang tertarik untuk berinvestasi di bidang properti, energi, tambang, maritim, agro, industri, dan lainnya. Dia pun menargetkan tak lama lagi, semua investor itu bisa ikut andil dalam pembangunan Bengkulu.
"Kalau mengurus infrastruktur dasar kita butuh 3 tahun, kalau ini 100 hari juga bisa selesai," ucapnya.
Mantan Bupati Musirawas ini pun komit tidak akan minta saham pada para calon investor tersebut. "Kita komit di Bengkulu tidak ada istilah 'papa minta minta saham'. Itukan tradisi lama, kalau ini masih terjadi maka calon investor hengkang dan memilih daerah lain," ujar Ridwan.
Bahkan, lanjutnya, pemerintah akan memberikan kemudahan kepada calon investror apabila investasi yang ditanam dinilai menguntungkan daerah ini. "Saya bilang ke calon investor, kalau perlu kami yang datang ke kantor bapak apabila investasi diatas Rp 100 miliar dan menciptakan lebih dari 1000 tenaga kerja," imbuhnya.
Pemberian izin juga dipastikan akan dipermudah. "Bagaimana kalau perusahaan tidak punya izin? Kita datangi perusahaan yang tidak punya izin. Karena daerah lain memberikan ruang besar-besaran untuk investas," kata dia.
Dalam kesempatan itu, mantan Anggota DPR RI ini pun sempat menyindir oknum Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang menurutnya sering mengkritik investasi. Pasalnya sering disampaikan investasi di Bengkulu tak jarang berujung pada kerusakan lingkungan.
(Lihat juga: Walhi Minta Target Pertumbuhan Ekonomi Diturunkan)
"Kita juga pro ekosistem dan lingkungan. Saya minta LSM yang konsen di lingkungan ini konsisten. Jangan cari-cari kesalahan dunia usaha tapi ujung-ujungnya minta 86 (maksudnya memeras-red). Ini tidak fair," tegas Ridwan. Sayang, ia tidak menyebut LSM tersebut. [IC]
