JAKARTA, PB - Ketua DPR RI Ade Komarudin mengatakan Rancangan Undang-Undang (RUU) Tax Amnesty atau Pengampunan Pajak akan segera dibahas pada Senin mendatang. Pihaknya juga akan melibatkan para ahli dan pakar terkait pembahasan RUU ini."Segera setelah rapat hari Senin, kita bikin time schedule, dan harus selesai pada masa sidang pada tanggal 29 April, masa persidangan itu ya," kata Ade Komarudin, Jumat (15/4/2016).
Politisi Partai Golkar ini menilai RUU ini berguna untuk memberikan keamanan dan kenyamanan para pengusaha agar membawa uang kembali ke Indonesia. (Lihat juga: Berunding dengan ‘Maling’ Lewat ‘ Tax Amnesty’)
"Data itu sudah sangat lengkap dipegang oleh pemerintah dan sangat besar. Dan itu seperti yang disampaikan oleh Pak Pram (Seskab-red) data sudah by name by passport, by address, dan itu berarti itu uang cash yang akan masuk berbondong berbondong ke dalam negeri melalui perusahaan itu," jelas Ade.
Pria yang akrab disapa Akom itu tidak mempersoalkan besaran nilai modal yang bisa ditarik jika tax amnesty diberlakukan. "Kita tidak ada angka kita bicarakan. Hanya penjelasan pemerintah memberikan kepastian data bahwa ada optimisme bagi perekonomian nasional," pungkasnya.
Modal Masuk
Sebelumnya, Sekretaris Kabinet (Seskab) Pramono Anung seusai rapat konsultasi kepada wartawan mengatakan, Pemerintah dan DPR memandang penyelesaian RUU Tax Amnesty ini menjadi penting bagi perekonomian Indonesia. Terutama saat ekonomi dunia sedang mengalami perlambatan.
"Pemerintah memerlukan capital in flow (arus modal masuk) untuk pembangunan infrastruktur dan juga untuk meningkatkan daya saing ekonomi," ujarnya.
Dia juga mengatakan pemerintah telah memiliki data yang sangat lengkap, by name, by passport mengenai nama nama yang ada. Karena itu, dengan RUU Tax Amnesty ini diharapkan betul-betul adanya capital in flow masuk secara berbondong–bondong.
(Baca juga: Jokowi: Tax Amnesty Dukung Pendanaan Infrastruktur)
"Kalau capital in flow bisa segera masuk maka harapannya adalah ini akan bisa menaikkan devisa kita, kita bisa melakukan rekonsiliasi pajak, dan juga sekaligus dana itu akan digunakan sebagai bagian dari dana dalam negeri yang akan digunakan untuk investasi di dalam negeri," kata dia. [GP]
