HM PrasetyoJAKARTA, PB – Kejaksaan Agung (Kejagung) mengaku siap menghadapi hasil putusan Pengadilan Negeri Bengkulu yang menerima permohonan praperadilan terkait Surat Keputusan Penghentian Perkara (SKPP) kasus penyidik KPK, Novel Baswedan.

(Baca : Korban Novel Menangkan Praperadilan)

“Kita hadapi. Setiap kasus kan berbeda berbeda, kita pelajari, langkah apa saja yang akan kita lakukan,” ujar Jaksa Agung RI HM Prasetyo.

Kendati SKPP tersebut ditolak, Prasetyo tetap yakin apa yang telah ia putuskan tersebut benar. Bahkan, ia mengaku akan mengkaji putusan Hakim Tunggal PN Bengkulu tersebut. Dia menegaskan berdasarkan pasal 82 ayat (2) KUHAP disebutkan bahwa untuk penghentian penyidikan dan penuntutan keputusan akhir berada di Kejaksaan Tinggi.

Lantas, apakah Kejagung akan mengeluarkan deponering? “Kita lihat ada kebenaran hukum,” jawabnya.

Hal yang sama disampaikan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum (JAM Pidum) Noor Rachmad. Dia menyatakan pihaknya sampai sekarang masih menunggu penyampaian atau pemberitahuan secara resmi ke kejaksaan dari PN terkait putusan tersebut.

“Setelah kita terima, kita baca, baru kami ambil sikap,” jelasnya.

Untuk diketahui, Mahkamah Konstitusi (MK) telah menghapus ketentuan Pasal 83 ayat (2) UU Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang mengatur kewenangan penyidik/penuntut umum mengajukan banding atas putusan praperadilan. Artinya perkara dugaan penganiayaan yang dilakukan oleh mantan Kasat Reskrim Polresta Bengkulu ini dipastikan akan berlanjut.

Sekedar mengingatkan, Kejari Bengkulu telah melimpahkan dakwaan Novel ke Pengadilan Negeri Bengkulu untuk disidangkan, dan perkara itu telah diregistrasi di pengadilan untuk disidangkan. Namun pada 22 Februari 2016 terbitlah SKPP dengan Nomor Kep.03/N.7.10/Ep.1/02/2016.

(Baca juga: Korban Salah Tangkap Novel, Minta Presiden Jokowi Adil)

Oleh karena penghentian tersebut, pihak korban melalui kuasa hukumnya, menggugat penerbitan keputusan SKP2 itu dengan mendaftarkan gugatan praperadilan ke Pengadilan Negeri Bengkulu pada 1 Maret 2016. [GP]