"Saat ini Provinsi Bengkulu nilai pelayananan publik yang dinilai oleh Ombudsman pada urutan nomor 27 dari seluruh Provinsi di indonesia dan nomor selanjutnya diikuti oleh Provinsi bagian timur, dengan nilai skor 27 poin dari 0 – 100," jelas Rohidin, saat menutup Musrembang Provinsi Bengkulu, Rabu (13/4/2016).
(Lihat juga: Ombudsman Dorong Pemda Terbitkan Standar Pelayanan Publik)
Posisi tersebut didapatkan Bengkulu lantaran pelayanan publik dari Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang ada di Bengkulu jarang yang mendapatkan nilai 30. Dengan posisi buncit itu, Rohidin mengatakan pelayanan publik di Bengkulu berada di zona merah.
"Pelayanan publik ini merupakan salah satu beban kerja SKPD atau unit kerja, target kedepanyana kita berada di zona kuning yaitu diatas 50," ujarnya.
Menurut mantan Wakil Bupati Bengkulu Selatan ini, penilaian pelayanan publik Provinsi Bengkulu juga dipengaruhi pelayanan publik Kabupaten Kota. Dengan demikian, seluruh kabupaten dan kota juga harus ikut andil dalam meningkatkan pelayanan publik sesuai dengan edaran dari Kemenpan RB.
"Pelayanan publik ini menjadi salah satu evalusi pejabat SKPD dan menjadi penilaian kinerja SKPD serta nantinya kinerja Pemerintah," kata dia.
Bagaimana caranya? Rohidin meminta agar seluruh SKPD yang ada di provinsi ini melakukan terobosan dan inovasi pelayanan. "Peningkatan pelayanan publik ini tidak harus menggunakan anggaran," imbuhnya.
Selain itu, dari Musrembang ini, ia minta agar semua prioritas pembangunan bisa dijalankan dan disinkronkan. Dia juga minta agar semua perencanaan tersebut dipetakan sehingga bisa terlaksana semuanya. Dengan pemetaan ini juga, diharapkan capaian program juga bisa dinilai pada tahun mendatang.
"Selain itu juga dibuat maping-nya, berapa kualitatifnya dalam pembangunan berapa persen untuk pembangunan jalan dan pembanguan jembatan serta untuk pembanguanan ekonomi masyarakat. Sehingga di tahun-tahun mendatang bisa dijadikan dokumen dalam melaksanakan evaluasi," pungkasnya. [IC]
