Solihin AdnanBENGKULU, PB – Pemerintah Kota Bengkulu diminta untuk mengatur tata cara penjualan minuman beralkohol dengan bijak sesuai dengan ketentuan Undang-undang yang berlaku. Pengaturan penjualan minuman beralkohol secara bijak diharapkan bisa memberikan efek yang baik bagi tatanan sosial masyarakat di Kota Bengkulu.

Seperti yang disampaikan Wakil Ketua BPD Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Provinsi Bengkulu, Solihin Adnan, menurutnya penjualan minuman beralkohol memang harus diatur tata cara penjualannya, apalagi sudah ada delegasi kewenangan dari peraturan pemerintah bahwa pemerintah daerah boleh mengatur sendiri pola peredaran minuman beralkohol didaerahnya masing-masing.

“Sekarang berdasarkan peraturan pemerintah sudah ada kewenangan dari pusat untuk memberikan kewenangan kepada Pemda untuk melakukan tata cara teknis penjualan minuman beralkohol, bisa saja penjualan minuman beralkohol di Bengkulu ditiadakan tapi efeknya akan berdampak pada industri pariwisata, hotel dan restaurant kita,” katanya.

Untuk itu menurutnya, dibutuhkan sebuah regulasi yang cocok dan sesuai dengan kultur masyarakat Bengkulu. Regulasi itu bisa saja berbentuk Perda yang diinisiasi oleh Pemkot atau DPRD kota Bengkulu.

“Sekarang tinggal bagaimana pemerintah daerah dan DPRD kota mengatur tata cara penjualan minuman beralkohol ini,” ujarnya.

Dia mencontohkan bahwa dalam industri pariwisata kita bahwa volume kehadiran tamu asing sebagai salah satu sumber PAD harus juga dipertimbangkan.

“Saya contohkan tamu-tamu asing, mereka konsumsi minuman beralkohol itu bukan untuk mabuk-mabukan tapi bagian dari fasilitas yang diberikan oleh hotel,” jelasnya.

Atas dasar itu, dirinya sepakat agar Pemda melakukan survey dan observasi terlebih dahulu sebelum membuat aturan terkait minuman beralkohol.

“Saya sepakat ada pembatasan kuota minuman beralkohol. Tapi harus juga diadakan survey dan observasi, hal itu mengingat Bengkulu sangat potensi dalam pembangunan pariwisata. Untuk itu saya berharap bisa duduk bersama dengan stakeholder Pemkot untuk menyikapi hal tersebut,” pungkasnya. [MS]