Luas area pembangunan Pelabuhan Linau yang dibangun adalah seluas 18 hektar. Adapun pembiayaan pembangunan ini dianggarkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), sebesar Rp 105 Miliar.
Asisten II Pemerintah Provinsi Bengkulu Iskandar ZO mengatakan, untuk realisasi pembangunan ini maka pemerintah akan membahas batas DLKR (daerah lingkungan kerja) dan DLKP (daerah lingkungan kepentingan) pembangunan pelabuhan.
(Lihat juga: Trans Sumatera Tak Untungkan Bengkulu dan Di Wisata, Kita Berjaya)
Menurutnya, rekomendasi pelabuhan juga harus diajukan ulang dari pihak unit pelabuhan Linau ke Pemerintah Provinsi Bengkulu. Pasalnya, rekomendasi sebelumnya belum diterima. Bila rekomendasi ini sudah diterima, maka Pemprov akan membuat surat keputusan pembangunan pelabuhan.
"Agar proyek APBN ini berjalan dengan lancar (tidak bermasalah) harus selesai tepat waktu, dibutuhkan koordinasi dengan kejaksaan tinggi untuk pengawas proyek ini," kata Iskandar. [IC]
