BENGKULU TENGAH, PB - Sebanyak 150-an petani yang berasal dari Kecamatan Merigi Sakti dan Kecamatan Merigi Kelindang melakukan aksi massa dengan mendatangi kantor PT. Citra Buana Selaras, di Desa Lubuk Unen, Kecamatan Merigi Kelindang.Baca juga:
- Warga Nilai Tambang Batubara Merugikan
- Tambang Bawah Tanah Dinilai Ramah Lingkungan
- Pemkab Sarankan Warga PTUN-kan Izin Perusahaan Tambang.
Camat Merigi Kelindang, Zaidin yang berada di lokasi aksi mengatakan aksi petani tersebut telah dimulai sejak pagi tadi, sekira pukul 10.00 WIB. "Namun tuntutan warga di tolak oleh pihak perusahaan," katanya, Sabtu (11/6/2016).
Petani yang tergabung dalam Forum Rejang Gunung Bungkuk (FRGB) menuntut penghentian pengoperasian penambangan batubara bawah tanah (underground) yang dinilai menjadi penyebab pencemaran dan kerusakan lingkungan sekitar yang mengancam pemukiman warga.
Upaya petani untuk menutup paksa aktifitas perusahaan dihadang aparat Pengendali Massa (Dalmas) Polda Bengkulu yang berjaga-jaga di lokasi. Aksi bentrok pun tak terhindarkan, pihak aparat pun melepaskan gas air mata dan tembakan yang menyebabkan massa aksi berhamburan.
Dari informasi yang terhimpun, sebanyak 2 warga saat ini tengah dievakuasi dan dilarikan ke Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Curup dan RSUD M Yunus Kota Bengkulu. Mereka dikabarkan terkena peluru karet aparat kepolisian.
"Marta (18) terkena tembak dibagian perut dilarikan ke RSUD Curup dan Bahrudin Hs dilarikan ke RSUD M Yunus. Serta 1 anggota kepolisian, Bripka Syafrizal, Kanit Sabhara Polsek Taba Penanjung terkena bacokan dan dilarikan ke RSUD terdekat," ungkap Zaidin.
Pasca bentrokan kondisi kawasan pertambangan kembali kondusif. Sejumlah aparat keamanan yang terdi dari Brimob, Dalmas Polda Bengkulu, dan dibantu oleh TNI berjaga-jaga di lokasi pertambangan.
Belum diketahui persis kronologis terjadinya bentrok tersebut. Namun aksi penolakan tambang bawah tanah ini sudah berlangsung sejak lama namun selama dilakukan mediasi dan aksi ke kantor Bupati Bengkulu Selatan, permintaan warga untuk menutup tambang batubara tidak membuahkan hasil.
Sebelumnya, Kepala Dinas Pertambangan dan Energi kabupaten itu, Mun Gumiri menandaskan tuntutan warga untuk menutup perusahaan sulit dilakukan. Karena pendirian perusahaan telah melalui uji AMDAL Badan Lingkungan Hidup dan Dinas Pertambangan sehingga tuntutan warga terkait dampak lingkungan tanah longsor/amblas tidak terbukti. Pemerintah Daerah menyarankan agar masyarakat yang hendak menutup tambang membawa kasus tersebut ke ranah hukum (PTUN). (Dedy Irawan)
