"Sebagai gambaran dari data BO (Budget Office) yang kami punya, pagu indikatif belanja terbesar di kementerian adalah Rp. 106,813 Miliar. Sedangkan saat ini masih banyak desa-desa tertinggal yang masih belum tersentuh pembangunan infrastruktur yang baik. Nah ini kita dorong agar dana transfer daerah bisa lebih besar daripada ke kementerian dan lembaga," jelas Wakil Ketua Komite IV DPD RI, Budiono.
Ia menambahkan penentuan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) seharusnya menggunakan pendekatan kewilayahan sebagai arus utama. Sehingga program yang dilakukan seutuhnya mengutamakan kepentingan dan kebutuhan wilayah.
"Saat ini, pendekatan money follow function itu lebih tepat kalau diganti dengan money follow program. Kemudian untuk 20% anggaran pendidikan dan 5% anggaran kesehatan itu sudah mutlak tidak bisa dikurangi mengingat urgensi pendidikan dan kesehatan di Indonesia," jelasnya.
Sementara itu, Staf Ahli Budget Office DPD RI, Herman Haeruman, menyampaikan serapan APBN belum berjalan secara maksimal. Ia pun berharap pemerintah dalam menyusun RKP tahun 2017 dapat memacu pembangunan infrastruktur dan ekonomi untuk meningkatkan kesempatan kerja serta mengurangi kemiskinan dan kesenjangan antar wilayah.
"Penyerapan belanja saat ini belum optimal terutama pada belanja yang bersifat produktif, pemberian subsidi juga harus lebih tepat sasaran," kata dia. [GP]
