REJANG LEBONG, PB - Secara tegas, Yazid anggota DPRD Rejang Lebong dari fraksi Gerindra meminta kepada Bupati Rejang Lebong agar menginstruksikan kepada seluruh SKPD yang ada di bawah naungan Pemerintah Daerah Rejang Lebong agar melakukan sistim black list bagi kontraktor atau pihak ketiga pengadaan barang dan jasa yang tidak bisa menuntaskan pekerjaan pembangunan yang dilakukan tahun 2015 lalu. Ini dinilai akan efesien dalam mensukseskan pembangunan di tahun anggaran 2016 ini."Beri proyek kepada kontraktor yang benar - benar bonafit. Sehingga, pembangunan berjalan maksimal. Selektif dengan baik dalam proses lelang melalui LPSE," ujar Yazid saat menyampaikan pandangan fraksi Gerindra dalam paripurna DPRD Rejang Lebong dengan agenda penyampaian pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun 2015, baru-baru ini.
Yazid juga meminta agar Bupati Rejang Lebong dan baperjakat Rejang Lebong dapat maksimal dalam melakukan penempatan pejabat di lingkungan Pemkab Rejang Lebong. "Pejabat harus sesuai dengan latar belakang pendidikannya. Jika itu di Dinas Pekerjaan umum maka pejabat yang duduk juga harus yang berlatang belakang ilmu Sipil atau teknikh, bukan yang lain. Yakin dengan begitu pembangunan juga maksimal terlaksana," ujar Yazid.
Meannggapi hal itu, Bupati Rejang Lebong, A Hijazi mengatakan akan menjadikan masukan DPRD tersebut sebagai bahan pertimbangan pelaksanaan roda pemerintah Rejang Lebong mendatang. "Terimakasih atas seluruh masukannya. Ini akan kita benahi secara bertahap. Semua demi kepentingan rakyat Rejang Lebong," ujar Bupati. (Ifan)
