"Fraksi Gerindra meminta agar THR para 2.025 honorer itu dibayarkan. Kalau pun tidak THR, terserah namanya apa," kata Dalhadi Umar, Senin (27/6/2016).
Menurut Anggota Komisi I ini, para honorer atau tenaga harian lepas itu juga manusia. "Mereka ini kan cari nafkah juga, apakah namanya tenaga kerja kontrak atau apa," imbuhnya.
Karena itu, Dalhadi meminta agar Gubernur Ridwan Mukti mempertimbangkan rencananya yang tidak akan memberikan THR pada para honorer tersebut. "Kami minta agar pak gubernur mempertimbangkan, apakah namanya (dana) sukarelawan atau apa, yang penting mereka juga dapat," jelasnya.
Sebelumnya, Gubernur Ridwan Mukti menegaskan jika pemprov tidak akan menganggarkan THR untuk para honorer. Mantan Bupati Musirawas ini menilai perekrutan honorer saja sebenarnya sudah melanggar PP 48/2005 apalagi pemberian THR.
(Lihat: Tak Ada THR untuk Honorer)
“Merekrut honorer saja itu sudah melanggar PP Nomor 48, apalagi memberikan THR,” jelas Ridwan. [IC]
