BENGKULU SELATAN, PB - Meskipun baru beberapa bulan saja ratusan guru dan Kepala Sekolah di wilayah Bengkulu Selatan dimutasi secara besar-besaran, namun dalam waktu dekat ini tidak menutup kemungkinan mutasi kembali bergulir. Sinyal mutasi tersebut secara tersirat diungkapkan oleh Wakil Bupati Bengkulu Selatan.Baca juga: Tahun Ajaran Baru, Pemkab BS Terapkan Pendidikan Gratis
Dicopot Bupati, Mantan Kadis Dikpora BS Ngadu ke KemenPAN-RB
Belum Seminggu Menjabat, Kadis Dikpora BS Kembali Diganti
Kecolongan, Bupati Akui Mutasi Kepsek dan Guru Ada yang Keliru
Namun mutasi Kepsek tersebut dengan catatan khusus, bagi Kepsek yang dinilai tidak mampu bekerja dan tidak medukung program Pemerintah Daerah Bengkulu Selatan yang dikomandi oleh Dirwan Mahmud-Gusnan Mulyadi. Program yang dimaksud khususnya penggunaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dan pemenuhan kebutuhan buku pelajaran satu buku untuk satu siswa secara gratis.
Menurut Gusnan, berdasarkan informasi yang didapatnya, masih ada ditemukan Kepala Sekolah yang belum serius dalam menerapkan buku gratis. Padahal lanjut Wabup, hal tersebut sudah menjadi kebijakan Bupati Bengkulu Selatan. Padahal dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Petunjuk Teknis dan Pertanggungjawaban Keuangan Dana Bantuan Operasional Sekolah bahwa yang menjadi prioritas utama penggunaan dana BOS untuk membeli buku teks pelajaran untuk peserta didik dan pegangan guru.
Di samping itu, dalam UU No 43 Tahun 2007, untuk pembelian buku minimal digunakan sebesar 5 persen. "Itu minimal 5 persen, maksimalnya tergantung kebutuhan. Itu ketentuannya untuk membeli buku pelajaran baru, mengganti buku yang rusak dan membeli kekurangan buku," tegas Gusnan.
Sambung Wabup, dirinya akan melakukan crossceck ke lapangan untuk memastikan program satu buku satu siswa itu berjalan dengan baik atau tidak.
"Saya minta kepada seluruh Kepala Sekolah jangan main-main soal ini. Jika saya temukan ada siswa yang tidak dapat buku, satu sisw satu buku, atau ada siswa yang memakai buku yang sudah tidak layak pakai, atau bahkan ada yang tidak kebagian buku. Maka saya akan rekomendasikan kepada Bupati agar segera diganti. Bila kepala sekolah tidak mau melaksanakan ini, maka akan segera kita ganti dengan Kepala Sekolah yang lebih baik," ancam Gusnan.
Gusnan berkeyakinan jika buku gratis dan satu siswa satu buku tidak diterapkan oleh Kepala Sekolah, maka ada potensi pelanggaran hukum di sana dan mengarah ke tindakan korupsi. Jika memang demikian, Gusnan tidak segan-segan akan melaporkan hal terseut kepada aparat penegak hukum.
"Saya akan cari penyelewengan dana itu, karena tidak sesuai dengan prioritas penggunaan dana BOS. Saya sendiri yang akan melaporkan dan membuka itu pada pihak yang berwajib," pungkas Gusnan Mulyadi yang sering disapa Dang Gundul ini. (Apdian Utama)
