BENGKULU, PB - Hingga saat ini, Gubernur Bengkulu Ridwan Mukti belum juga membayarkan tunjangan daerah. Ridwan beralasan untuk pencairan tunjangan daerah ini diperlukan sebuah alat ukur atau instrumen yang jelas atas nominal tunjangan yang diberikan tersebut.(Baca juga: Soal Tunjangan Daerah, RM Minta Rekomendasi BPK dan Tunjangan PNS Tak Dibayar, Ini Penjelasan Rohidin)
Menurut mantan Bupati Musirawas ini, selama ini tunjangan daerah ini diberikan tanpa alat ukur yang jelas. Memang, tunjangan tersebut diberikan berdasarkan nilai yang diraih dari suatu SKPD. Namun ternyata, alat ukur dalam pemberian nilai tersebut belum ada.
"Analogi sederhananya seperti ini, ada sebuah kejuaraan, si A dapat emas, si B dapat perak, si C dapat perunggu. Tapi penyelenggaran kompetisinya tidak pernah ada. Jadi, medalinya ada, juara ada, tapi penyelenggaraan kejuaraan tidak pernah ada," jelas Ridwan.
Dia pun berkali-kali bertanya apa alasan suatu SKPD mendapatkan nilai A, B atau nilai lainnya. "Saya tanya darimana bikin penilaian itu? Mereka tidak bisa jawab," imbuhnya.
Dalam kesempatan itu, ia juga menegaskan jika saat ini pihaknya masih melakukan konsultasi ke Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) terkait tunjangan daerah ini. "Kita minta BPK supaya menelaah aspek keuangan, aspek kemampuan keuangan daerah, aspek prestasi, aspek kinerja," ungkapnya.
Setelah rekomendasi dari BPK ini turun maka kebijakan lanjutan dari tunjangan daerah bisa diputuskan. "Kalau rekomendasinya ternyata dikeluarkan, ya dikeluarkan. Kita tidak mau ini nanti jadi seperti RSMY, gubernur yang neken, tunjangan diberikan, aparat penegak hukum tidak mau tahu karena itu kebijakan gubernur," paparnya. [IC]
