JAKARTA, PB - Kenaikan harga kebutuhan pokok yang terus merangkak naik di berbagai daerah menimbulkan kekhawatiran di tengah masyarakat. Dari data terhimpun di berbagai daerah rata-rata harga pangan yang dijumpai di pasar-pasar mengalami kenaikan drastis, seperti cabe menembus 100 persen dari harga semula Rp 20.000 per Kg, naik mencapai Rp 40.000 per Kg.Kenaikan harga ini menimbulkan reaksi dari berbagai kalangan baik masyarakat, legislatif, maupun pengusaha. ditengah. Pasalnya, sejak pada hari pertama puasa sejumlah barang kebutuhan rumah tangga justru mengalami peningkatan harga. Padahal, Presiden Jokowi telah mengumumkan komoditas pangan tidak akan mengalami kenaikan.
Tanggapan DPR
Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamza menyangkan terjadinya melambungnya harga pangan di bulan Ramadhan. Menurutnya, pemerintah telah mengetahui dan erlu melakukan antisipasi dalam menghadapi sejumlah momentum penting tahunan seperti lebaran dan natal.
Ketersediaan pangan menjadi jaminan utama yang mesti dilakukan bila ingin harga stabil, bahkan termasuk jika perlu melakukan impor bahan pangan guna memenuhi kebutuhan dalam negeri.
"Sebetulnya, tugas negara itu yang pokok menghindari apa yang rutin. Kalau soal harga (pangan) dengan lebaran dan natal, maka negara harus antisipatif termasuk dengan impor. Karena itu validasi data (kebutuhan dan ketersediaan-red) terlebih dahulu agar konsumen tidak korban," ujar Fahri di DPR RI Senayan, Selasa (7/6).
Fahri menekankan pentingnya stabilitas ekonomi dalam momen-momen semacam ini agar tidak mengorbankan baik konsumen maupun produsen. Selain itu, agar masyarakat bisa fokus beribadah, tanpa harus dikhawatirkan dengan kebutuhan pangan yang kian melambung menjelang hari raya.
"Kalau harga turun masyarakat bisa khusyuk beribadah, jadi Ramadan itu keberkahan, saat ramadan (harga) harus turun. Faktanya baik produsen dan konsumen jadi korban, dilema ini terjadi karena kapasitas negaranya lah yang kurang baik. Jadi Kementerian Pertanian, Perdagangan, kurang kompeten," ujar Fahri.
Evaluasi menteri
Sebelumnya pemerintah berjanji akan mematok harga daging dibawah harga pasar yakni Rp 80.000 per Kg. Namun harga daging dipasaran pun mengalami kenaikan dari sebelumnya Rp 110.000 per Kg, kini mencapai Rp 150.000 per Kg. Kentang yang sebelumnya hanya Rp 5.000 per Kg bisa menembus Rp 12.000 per Kg.
Sejak sepekan menjelang menjelang Ramadan sejumlah harga sembilan bahan pokok (sembako) sudah lebih dulu merangkak naik. Harga gula pasir naik menjadi Rp 15 ribu per Kg dari Rp 12 ribu per Kg. Minyak goreng juga naik menjadi Rp 12 ribu per kg dari sebelumnya Rp 10 ribu per kg.
Menyikapi hal tersebut, Ketua Himpunan Pengusaha Pribumi Indonesia, Ismed Hasan Putro mengatakan Presiden Joko Widodo harus lebih serius lagi mengawasi kinerja menterinya sebab peran menteri dalam mengatur harga pangan cukup besar.
Menurutnya, dengan adanya instruksi harga daging sapi harus mencapai Rp 80.000 menjadi penggerak tersendiri agar para menteri bisa mengupayakan turunnya harga pangan. Jika perlu, menteri yang tidak mampu mengatur harga pangan sebaiknya diganti atau direshuffle.
"Saya kira harga harus dijungkir balikkan, kalau menteri tidak mampu harus direshuffle, itu adalah shock terapi yang baik," kata Ismed di Warung Daun.
Langkah pengaturan harga dan tata niaga pangan ini, sambungnya, sebaiknya tidak hanya dilakukan saat memasuki Ramadan saja, namun juga di hari-hari biasa agar kebutuhan pangan masyarakat tercukupi. Sebab, pemerintah masih dihadapi oleh mafia pangan yang membuat harga pangan menjadi bergejolak.
"Presiden perlu ambil langkah tegas, apalagi dengan adanya mafia pangan yang memainkan harga dengan alasan stok dibilang kurang, padahal secara data dari Pemerintah (Kementan) stok cukup," tegasnya. (RPHS)
