BENGKULU, PB - Kericuhan yang terjadi di dalam tubuh Partai Nasional Demokrat (Nasdem) antara Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Nasdem Bengkulu dengan Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Kota Bengkulu di Hotel Madelin pada Minggu (12/06) kemarin, berbuntut panjang.Pasalnya, DPW Nasdem Provinsi Bengkulu yang sempat menggelar rapat koordinasi bersama Tim Vetifikasi DPP Nasdem tidak melibatkan pengurus DPD Nasdem Kota Bengkulu. Baca juga: Rapat Koordinasi Nasdem Ricuh
Wakil Ketua bidang Hukum dan Advokasi DPD Nasden Kota Bengkulu, Benaso Harefa juga menyebut rapat verifikasi yang digelar di Hotel Madelin tidak sah atau ilegal karena tak melibatkan pengurus DPD Nasden kota.
"Saya sampaikan bahwa kepengurusan Nasdem yang dibentuk Hotel Madelin pada hari Minggu lalu itu ilegal secara hukum, ini akan kami laporkan ke DPP," tegasnya saat menggelar rapat konsolidasi dan buka bersama di kantornya, Pintu Batu, Kota Bengkulu, Rabu (15/06/2016).
Konsolidasi ini dilakukan menyusul adanya proses evaluasi di tubuh partai tersebut untuk menyambut pemilihan legislatif pada tahun 2019 mendatang. Sayangnya, DPD Nasdem Kota Bengkulu merasa tidak dilibatkan dalam evaluasi tersebut. Baca juga: Jelang Pemilu, Kinerja Pengurus Nasdem Bengkulu Dievaluasi.
Dalam kesempatan yang sama Ketua DPD Nasdem Kota Bengkulu, Suharsono mengatakan tidak akan mengakui kepengurusan DPD Nasdem Kota Bengkulu yang baru sebab tak melibatkan dirinya. Baca juga: Kepengurusan DPW Nasdem Bengkulu yang Baru Segera Terbentuk
"Kesimpulannya saya tidak mengakui kepengurusan DPD yang baru, karena tidak melibatkan saya selaku ketua DPD Nasdem Kota Bengkulu, saya minta jangan main kucing- kucingan," katanya usai menggelar konsolidasi di Sekretariat DPD Nasdem Kota Bengkulu, Rabu (15/06).
Dari hasil konsolidasi bersama dengan pengurus DPC Nasdem Se-Kota Bengkulu sepakat untuk menyurati DPP atas pelanggaran aturan AD/ART tersebut. "Soal kejelasan polemik ini, kami akan menyurati DPP dalam waktu dekat dan minta penjelasan atas situasi ini," demikian Suharsono. [MS]
