(Baca juga: Wagub: Harga Sembako Distributor Tidak Naik)
Bambang menegaskan menurut UU Perdagangan No 72 tahun 2014 Pasal 25, pemerintah pusat dan daerah berkewajiban mengendalikan jumlah yang memadai mutu yang baik dan harga terjangkau dalam jumlah yang cukup. Selain itu, Perpres No 71 tahun 2015 pasal 2 ayat 6 tentang 11 komoditas barang atau kebutuhan pokok juga diatur kewenangan tersebut.
"Dengan adanya payung hukum tersebut seharusnya 11 komoditi bisa dikendalikan pemerintah. Tapi faktanya pemerintah tak bisa," jelas Bambang.
Dia mencontohkan, ketidakmampuan pemerintah mengendalikan komoditi tampak dari melambungnya harga daging sapi. "Ini membuktikan kalau pemerintah lemah serta tak hadir di masyarakat dan kalah dengan spekulan. Ini kesalahan pemerintah sekarang dan khususnya Kementerian Perdagangan dan Kementerian Pertanian," paparnya.
Ia pun membandingkan kebijakan perlindungan komoditi yang dilakukan negara jiran, Malaysia. "Di sana ada price control act (UU kawalan terhadap 30 komoditas). Pemerintah menentukan harga 30 komoditas dan pengusaha diberi keuntungan yang wajar," terangnya.
Jika ada pelanggaran dan pengusaha tak bisa menjelaskan penyebabnya, kata Bambang, maka akan dijerat pidana ekonomi. "Ini bentuk sikap tegas pemerintah mengendalikan komoditi untuk keperluan hajat hidup rakyat," kata Bambang. [GP]
