BENGKULU, PB - Gubernur Bengkulu Ridwan Mukti meminta agar penyusunan RPJMD Provinsi Bengkulu Tahun 2016 - 2021 mengacu pada visi misi saat ia dan Rohidin Mersyah mencalonkan diri sebagai gubernur dan wakil gubernur.Lihat juga: Dewan Dukung Visi Gubernur Baru dan Gubernur Plot 30% APBD untuk Infrastruktur.
"Jangan sampai Visi Misi yang berbau durian, saat menjadi RPJmD menjadi berbau ikan asin," kata Ridwan Mukti saat membuka Musyawarah Perencanaan Pembangunan Dalam Rangka Penyusunan RPJMD Provinsi Bengkulu Tahun 2016-2021, di Grage Hotel, Jumat (3/5/2016).
Dia menegaskan RPJMD adalah kontrak politik gubernur dan wakil gubernur saat maju mencalonkan diri. Hal ini adalah konsekuensi demokrasi yakni pemilihan langsung oleh masyarakat.
"Seandainya kontrak politik tersebut dinilai tidak pas oleh masyarakat Bengkulu tentu kami tidak akan disini," kata dia.
Dalam pembahasan RPJMD, lanjutnya, tim pembahas harus menjunjung tinggi kontrak politik tersebut. Karena inilah yang akan ditanyakan masyarakat 5 tahun kedepan. "Karena ini akan dipertanggungjawabkan pada Februari 2021 nanti," sambungnya.
Tim pembahas, ujar Mantan Bupati Musirawas ini, hendaknya dapat menghindari distorsi. Maksudnya, jangan mengintervensi pemikiran subjektifnya sehingga RPJMD ini menjadi rencananya tim pembahas.
"Inti visi misi, strategi pembangunan dan program prioritas jangan sampai melenceng dari aslinya," ucapnya.
Sebab, Ridwan menilai visi misi mereka tersebut sudah melalui proses yang panjang. "Sudah goal kontrak politik dibuktikan dengan pemenangan Pilkada. Itu kualifikasinya tinggi. Bisa saya katakan setara doktor, setara disertasi," jelasnya.
Namun demikian, RPJMD ini tetap harus disinkronkan dengan Nawacita Presiden Jokowi. "Program dan visi misi presiden juga harus disinkronkan. Ada program gubernur ternyata bertentangan dengan program presiden maka ia akan dianggap gagal," ujarnya.
Dalam kesempatan itu, ia juga minta agar hasil RPJMD yang ada di kabupaten/kota untuk disinkronkan dan disesuaikan dengan RPJMD provinsi. Hal ini tidak berlaku pada kepala daerah tingkat II yang baru dilantik tapi juga yang sudah lama memimpin.
"Program Pak Helmi juga harus disinkronkan meski sudah 2 tahun berjalan. Pak Gusril yang baru dilantik juga harus," pungkasnya. [IC]
