Ilustrasi[/caption]BENGKULU SELATAN, PB - Akhir-akhir ini banyak mencuat pejabat yang dilaporkan terkait dengan permainan makelar proyek. Dalam tempo dua bulan terakhir setidaknya ada dua orang pejabat di lingkunga Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga (Dikpora) yang dilaporkan ke polisi terkait dengan dugaan penipuan proyek. Yang pertama ID salah satu Kabid di Dikpora dan baru-baru ini salah seorang pejabat Dikpora yang berinisial Ag dilaporkan ke Mapolres Bengkulu Selatan terkait dugaan penipuan proyek di lingkungan Dikpora BS.
Lihat juga: Satu Lagi Pejabat Dikpora BS Dilaporkan Makelar Proyek
Sebelumnya ID salah satu Kabid di Dikpora dilaporkan terkait dengan makelar dan minta fee proyek, namun kasus tersebut telah selesai lantaran antar pelapor dan terlapor telah diselesaikan secara kekeluargaan. Sehingga tidak kasus hukumnya terhenti. Sebelumnya ID sempat dimutasikan dari jabatan sebagai Kabid menjadi staf biasa. Namun mutasi tersebut kembali dibatalkan dan ID kembali menduduki jabatan sebagai Kabid. Sehingga ini menjadi preseden buruk bagi dunia birokrasi di Bengkulu Selatan.
Pendapat tersebut diungkapkan oleh tokoh pemuda yang sekaligus Wakil Ketua GP Anshor Bengkulu Selatan Sevtemie Jachson. Menurut Sevtemie, dengan mempertahankan orang-orang yang pernah berurusan dengan hukum, apalagi pernah dilaporkan penipuan dan minta fee proyek, ini bisa menjadi penilaian negatif dari masyarakat.
"Memang dia tidak divonis, lantaran telah dilakukan perdamaian. Logikanya, kalau yang namanya ada perdamaian, berarti sebelumnya pernah ada ribut kan? Iya tidak?. Memang kita mengedepankan azas praduga tidak bersalah, tapi penilaian masyarakat sudah negatif. Ini bisa merusak citra Bupati," tutur Sevtemie.
Sevtemie meminta kepada Bupati untuk memberikan sanksi tegas kepada pejabat yang terlibat dengan permainan proyek. "Terlepas terbukti dengan tidak secara hukum, damai atau tidak, secara moral dia sudah ada cacat. Sehingga mestinya ada penilaian tersediri dari Bupati. Karena tidak akan ada asap, kalau tidak ada api," ujar Sevtemie.
Banyaknya pejabat yang dilaporkan ke pihak kepolisian terkait dengan penipuan proyek juga mendapat sorotan lembaga legislatif. salah satunya datang dari wakil Ketua Komisi III DPRD Bengkulu Selatan Dodi Martian. Politisi Golkar ini mengingatkan kepada seluruh Pejabat supaya tidak ikut-ikutan bermain proyek. Apalagi sampai menjanjikan memberikan proyek dengan meminta sejumlah fee.
"Dua kasus pejabat di Dikpora itu mungkin yang baru terungkap ke publik. Bisa saja kasus serupa yang belum terungkap masih banyak. Untuk itu diingatkan kepada pejabat supaya jangan terlibat dengan permainan proyek. Pejabat itu tidak boleh main proyek, jangan sampai maksud untuk mencari seseran, tapi melanggar aturan," pungkas Dodi Martian. (Apdian Utama)
