BENGKULU SELATAN, PB - Sebagai fungsi kontrol, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Bengkulu Selatan rutin melakukan Inspeksi mendadak dan turun ke lapangan. Salah satu agenda yang sering dilakoni lembaga ini adalah memantau pekerjaan proyek yang ada di Kabupaten Bengkulu Selatan.Lihat juga: Akhirnya Berkas Korupsi MP3KI Pino Raya Dinyatakan P21
Seperti halnya proyek pekerjaan jalan, jembatan, irigasi dan lain sebagainya. Tak terkecuali memantau pekerjaan proyek di daerahh yang sulit dijangkau, seperti di Desa Cinto Mandi Kecamatan Pino Raya beberapa waktu yang lalu.
Dijelaskan Ketua DPRD Bengkulu Selatan Yevri Sudianto, hal tersebut bertujuan untuk memastikan dan mengawal pekerjaan berjalan sesuai dengan aturan apa tidak.
"Diawasi saja masih ada yang bermasalah, apalagi kalau tidak sama sekali. Makanya saya minta kepada seluruh anggota dewan supaya bisa turun memantau pelaksanaan proyek di Bengkulu Selatan ini, terutama di Dapil masing-masing," pinta Yevri Sudianto.
Alasan lainnya, lanjut Yevri Sudianto, lembaga dewa tidak mau kecolongan seperti tahun lalu. Karena tidak sedikit ditemukan proyek yang bermasalah, misalnya saja proyek jalan dua jalur. Ditambah ada pula hasil audit BPK yang menemukan ada kelebihan bayar di Dinas Pekerjaan Umum terhadap penerjaan proyek tahun 2015 lalu.
"Coba kita cermati. Proyek jalan dua jalur yang ada di tengah-tengah kota saja terindikasi bermasalah. Padahal mudah dipantau oleh Bupati, Dewan dan jaraknyapun tidak jauh dari Polres, tapi masih bermasalah. Apalagi proyek-proyek di desa-desa yang sulit dijangkau. Bisa jadi peluang terjadinya masalah akan lebih besar," jelas Yevri Sudianto.
Untuk itu, dirinya meminta kepada BPKP agar tidak hanya mengaudit pengerjaan proyek yang ada di perkotaan saja, namun BPKP juga harus turun ke desa-desa termasuk desa-desa yang sulit dijangkau. Bahkan, menurutnya, seluruh proyek harus dilakukan audit investigasi oleh BPKP.
"Dari hasil DPRD turun ke lapangan, jika ditemukan adanya proyek yang menurut kami ada indikasi bermasalah, misalnya tidak sesuai spek atau tidak sesua volume. Maka, secara kelembagaan kami akan menyurati BPKP dan merekomendasikan agar BPKP melakukan audit proyek tersebut. Ini perlu untuk mewujudkan hasil pekerjaan proyek yang berkualitas dan mencegah terjadinya kerugian negara dan kebocoran APBD," demikian Yevri Sudianto. (Apdian Utama)
