BENGKULU SELATAN, PB - Hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Tahun 2014 Kabupaten Bengkulu Selatan mendapat opini Wajar Tanpa Pengeculaian (WTP). Namun tahun 2015 prestasi tersebut gagal dipertahankan."Fraksi Demokrat: Mutasi Guru BS Jilid II Amburadul"
Kabupaten Bengkulu Selatan hanya mendapat opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP). Hal ini menjadi sorotan di lembaga Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Bengkulu Selatan.
Hal tersebut terungkap dari rapat paripurna dengan agenda penyampaian pandangaa fraksi atas Rencana Perda Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun 2015 di Bengkulu Selatan. Dari tujuh Fraksi yang ada di DPRD BS seluruhnya menyoroti gagalnya eksekutif mempertahankan opini WTP tersebut.
Mengawali penyampaian pandangan fraksi, Supin juru bicara fraksi Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) menganggap gagalnya mempertahankan opini WTP sebagai sebuah kemunduran.
Di samping itu, dengan hanya meraih opini WDP, banyak kerugian yang ditanngung oleh daerah. Salah satunya adalah insentif yang nilainya miliaran Rupiah tidak bisa didapat.
Sementara itu, Adnan juru bicara fraksi PDI Perjuangan menyampaikan perlunya optimalisasi penyerapan PAD dari sektor pajak burung walet, PBB, retribusi daerah, retribusi pasar, retribusi menara telekomunikasi dan lainnya yang selama ini belum mencapai target.
Fraksi Partai Demokrat melalui juru bicaranya Abduladi meminta pihak eksekutif untuk membina dan mensupport usaha rumah tangga dan menanamkan jiwa enterpreneurship. Di samping itu juga mengingatkan eksekutif untuk melaksanakan dan merencanakan pembangunan harus mengacu dari hasil Musrenbang tingkat desa hingga tingkat Kabupaten.
Sementara itu Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) menyoroti rendahnya PAD Kabupaten Bengkulu Selatan yang hanya mencapai Rp 51 Miliyar dari total APBD Rp 834 Miliyar atau hanya skitar 6 persen. Fraksi PAN meminta dan mematok capaian PAD pada tahun 2016 ini bisa mencapai minimal 10 persen dari APBD.
"Beberapa catatan dari Fraksi PAN yakni jumlah Silpa yang terlalu tinggi, Belanjan barang dan jasa terlalu tinggi dan potensi PAD yang tetapi belum bisa dioptimalkan," tegas juru bicara Fraksi PAN Kumrin.
Sementara itu Fraksi Golkar merekomendasikan kepada Bupati agar membentuk tim khusus untuk merealisasikan peningkatan PAD.
Sedangkan Fraksi Kesatuan perubahan yang disampaikan Yansohri mengingatkan Bupati dan Wakil Bupati BS untuk konsisten untuk mewujudkan Bengkulu Selatan EMAS sesuai dengan janji kampanye Dirwan-Gusnan.
Terakhir pandangan dari fraksi Gerindra meminta supaya rencana pembangunan harus sesuai dengan skala prioritas kebutuhan.
Rapat paripurna yang dimulai sekira pukul 09.28 Wb dan selesai pukul 10.44 WIB, Kamis (21/7/16) langsung dihadiri oleh Bupati Bengkulu Selatan, pimpinan dan anggota DPRD BD, unsur FKPD dan perwakilan dari SKPD.
Dalam kesimpulannya, ketujuh fraksi yang ada di DPRD BD setuju untuk melanjutkan Renacana Perda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 2015 untuk ditingkatkan menjadi Peraturan Daerah. (Apdian Utama)
