JAKARTA, PB - Presiden Joko Widodo (Jokowi) secara resmi melantik Komisaris Jenderal (Komjen) Pol. Tito Karnavian sebagai Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri), di Istana Negara, Jakarta, Rabu (13/7) siang. Dalam kesempatan ini, Presiden sekaligus menaikkan pangkat Tito dari Komjen (bintang tiga) menjadi Jenderal (bintang empat).Dalam amanatnya, Jokowi menekankan dua hal yang harus dilakukan Tito Karnavian selaku Kapolri baru dalam menghadapi tantangan yang semakin berat dan kompleks saat ini. Pertama, menjaga persatuan dan kekompakan internal Polri. Kedua, Melakukan reformasi menyeluruh di tubuh Polri.
"Reformasi dari hulu ke hilir sehingga membentuk karakter personil Polri yang berintegritas dan mampu melayani masyarakat dengan baik," kata Jokowi. (Baca juga: Jadi Calon Tunggal, Tito Diminta Tingkatkan Profesionalisme Polri)
Mantan Walikota Solo ini menilai reformasi harus dilakukan dari proses rekruitmen hingga perubahan mental dan perilaku anggota Polri. "Reformasi Polri harus konkret dalam fase pelayanan, perbaiki kualitas pelayanan masyarakat sehingga lebih mudah dan sederhana, bebas pungli dan sesuai prosedur," ujar dia.
Selain itu, Presiden Jokowi juga meminta Kapolri Jenderal Tito Karnavian untuk memberantas mafia hukum, melakukan pengayoman dalam menjaga ke keberagaman di tengah masyarakat, serta mampu bersinergi dengan institusi pemerintah lain.
"Sinergi diperlukan untuk mengajak masyarakat memahami ancaman bahaya terorisme dan narkoba. Lakukan pencegahan, deteksi dini," jelasnya.
Sementara itu, Kapolri Jenderal Tito Karnavian, menyatakan cukup optimis bisa membangun organisasi Polri, di semua level, baik di level pimpinan, senior, dan junior. "Saya kira banyak memberikan dukungan, sepanjang dalam rangka membangun Polri," ungkapnya.
Ia pun sepakat mengenai reformasi kepolisian, yang berhubungan dengan masalah kultur perilaku anggota yang lebih humanis, perilaku non koruptif. Namun, reformasi itu membutuhkan waktu karena akan berhubungan dengan kesejahteraan, arogansi kekuasaan, dan kewenangan.
Menurutnya, ada program yang akan ia luncurkan mengenai hal ini. Mengenai rekrutmen misalnya, ia akan mencari orang-orang yang baik, orang yang tepat untuk menjadi polisi, karena rekrutmen seleksi awal , 70% akan menentukan kinerja.
"Kalau dari awal salah pemilihannya, mereka bukan lagi menjadi pengayom tapi menjadi perusak masyarakat. Dan mereka memiliki kewenangan," ujarnya.
Lebih lanjut, pihaknya akan memberikan pendidikan yang baik, kurikulum yang baik. Budaya non koruptif dikembangkan disitu, termasuk pengiriman polisi yang muda-muda ke luar negeri melalui program beasiswa LPDP (Lembaga Pengelola Dana Pendidikan).
"Kita harapkan ada regenerasi, mereka mendapatkan ilmu, di negara yang indeks korupsinya rendah, kita harapkan mereka membawa kultur saat pulang kesini, kultur mereka mindset mereka juga non koruptif," papar Tito.
Adapun untuk peningkatan kinerja, menurut Tito, pihaknya akan mendorong dengan pembentukan satgas-satgas. "Kinerja hal-hal yang penting, seperti terorisme, konflik, intoleransi, konflik masal, itu menjadi fokus utama saya," terangnya.
Mengenai sinergi dengan lembaga lain, Kapolri menjelaskan, pihaknya akan melakukan dengan TNI , lembaga penegak hukum , dan KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi). Menurutnya, kunci yang paling utama adalah komunikasi.
"Kita akan membangun hubungan yang baik melalui komunikasi informal dan formal. Kita akan melakukan kegiatan-kegiatan seperti MoU, rapat rutin, seminar, dialog. Juga membangun komunikasi informal, mengenal secara personal tanpa harus mengganggu profesionalisme," kata Tito. [GP]
