Kepala Kejaksaan Tinggi Bengkulu Ali MukartonoBENGKULU, PB – Korupsi menjadi salah satu penghambat bagi proses pembangunan, sebab dalam praktek korupsi negara selalu dirugikan oleh berbagai macam modus korupsi hingga pencucian uang negara. Hal ini selalu melibatkan rantai birokrasi, mulai dari Pengguna Anggaran (PA), Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), hingga Pejabat Pengadaan dan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dalam pengadaan barang/jasa.

Maraknya kasus korupsi yang mencuat belakangan ini di Bengkulu, misalnya Polisi Lidik Korupsi Jembatan SeguringDiduga Korupsi, Mantan Kadis DKP Mukomuko Ditahan JaksaIni Dia 11 Tsk Korupsi Pasar AtasAkhirnya Berkas Korupsi MP3KI Pino Raya Dinyatakan P21Dugaan Korupsi RSMY, KPK Periksa Hakim Siti, dan Murman Effendi DPO, Kejati Dinilai Tidak Serius, serta berbagai kasus lainnya menyebabkan ketakutan dikalangan birokrasi, khususnya Pengguna Anggaran (PA).

Menyikapi hal itu, Kepala Kejaksaan Tinggi Bengkulu Ali Mukartono mengungkapkan, Pemerintah Daerah atau Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKP) yang ada dilingkungan pemerintah, tidak perlu khawatir untuk menggunakan anggaran daerah dengan adanya penegak hukum. Sebab yang diharapkan dari penegakan hukum adalah anggaran dapat tepat sasaran dan tertib sewajarnya.

“Bahkan saat ini tercatat ada 40 perkara korupsi yang ditangani kejaksaan. Dari 40 perkara tersebut, 17 perkara masih ditingkat penyelidikan, dan 33 perkara korupsi sudah sampai pada tahap penyidikan. Karena itu, banyak para pejabat takut untuk menggunakan anggraan dikarenakan penyalahan hukum. Dengan demikian Tim Pengawal dan Pengamanan Pemerintah dan Pembangunan Daerah (TP4D) ini dibentuk yang dikordinatori oleh intelijen Kejaksaan Tinggi Bengkulu dan jajarannya,” tegas Ali, Selasa (26/07).

Menurutnya, pembangunan daerah perlu diutamakan. Namun, dirinya beranggapan bahwa TP4D ini juga tak menutup kemungkinan adanya perkara korupsi yang muncul. Kendati demikian, pihaknya tidak akan tumpang tindih dalam melaksanakan pengawasan dengan Badan Pengawas Keuangan (BPK) dan Badan Pengawasan dan Keuangan (BPKP), sebab memiliki tujuan yang sama, agar tidak terjadi penyimpangan.

“Ya, pembangunan jangan ditelantarkan. Sedangkan korupturnya dipenjara, nah ini lah gunanya TP4D dibentuk untuk mencegah tindakan pidana,” tutupnya.

Provinsi Bengkulu saat ini hanya 13 intansi vertikal atau perwakilan Bengkulu yang menerapkan atau bekerjasama dengan TP4D ini. Namun, secepatnya Pemda Bengkulu akan juga menyusul melakukan kerja sama (MoU) setelah program rasionalisasi anggaran selesai. (RU)