JAKARTA, PB - Pemerintah dinilai belum konsisten mengembangkan koperasi sebagai sokoguru ekonomi Indonesia. Kritik tersebut disampaikan Majelis Ekonomi dan Kewirausahaan (MEK) Pimpinan Pusat Muhammadiyah dalam rangka menyambut Hari Koperasi Nasional (Harkopnas) ke-69 yang jatuh pada 12 Juli kemarin.Wakil Ketua MEK PP Muhammadiyah Mukhaer Pakanna mengatakan salah satu bentuk ketidakberpihakan pemerintah terhadap koperasi tersebut adalah penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang selama ini dinilai hanya menguntungkan kapital besar (perbankan).
"Selama ini yang menikmati subsidi bunga pemerintah dari KUR adalah perbankan penyalur. Sedangkan koperasi yang memmpunyai unit usaha simpan pinjam jelas tak akan mampu bersaing dengan bank dalam pemberian bunga dan margin bagi hasil," katanya.
Ia menyangkan hal tersebut, pasalnya koperasi yang selama ini banyak berhubungan dengan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah tidak mendapatkan peran maksimal. "Justru itulah adanya KUR yang ceruk pasarnya selama ini dimiliki oleh koperasi akan berpindah ke perbankan. Ini sangat berbahaya bagi pemberdayaan ekonomi masyarakat," ungkap Mukhaer.
Selama ini, katanya, perbankan dengan mudah mengakses dana–dana murah dari pihak investor dan global finance.
“Ini berbeda dengan koperasi yang mengakses dananya dari para anggota,” keluhnya.
Karena itu, MEK Muhammadiyah menyarankan agar pemerintah membuat mekanisme penyaluran KUR dari semula ke kalangan perbankan, dialihkan ke koperasi.
“Dengan adanya koperasi sebagai penyalur KUR, maka program KUR tidak terjadi kanibalisasi di pasar keuangan mikro antara koperasi dan perbankan,” seru yang juga Rektor Universitas Ahmad Dahlan itu.
Kebijakan Layanan Keuangan Tanpa Kantor Dalam Rangka Keuangan Inklusif (Laku Pandai) juga menjadi sasaran kritik. Selama ini Laku Pandai dipegang oleh Otoritas Jasa Keuanga (OJK). Program itu dinilai dapat memperlemah posisi koperasi karena perbankan mendapt akses permodalan hingga ke pelosok negeri.
“Kalau anda perhatikan Program Laku Pandai adalah cara bagi perbankan nasional untuk penetrasi ke pasar mikro hingga ke pelosok-pelosok daerah. Resikonya cukup besar bagi pelarian modal atau capital flow dari daerah ke kota yang dampaknya akan terjadi inflasi diberbagai daerah," terangnya.
Saat ini, sambugnya, Laku Pandai merupakan ancaman serius bagi pengembangan koperasi dan sekaligus bukti dari ketidakperpihakan pemerintah terhadap koperasi. Ia menekankan untuk mengefektifkan peran dan fungsi koperasi dalam keuangan inklusif.
"Itu merupakan tujuan program Laku Pandai bisa dilakukan melalui koperasi. Tinggal bagaimana antara OJK dan Kementerian Koperasi dan UKM bisa berkolaborasi," ungkapnya.
Melihat realitas tersebut, MEK PP Muhammadiyah mendesak Pemerintah untuk melakukan evaluasi ulang terhadap kebijakan KUR. Dia berpendapat, sebaiknya penyaluran KUR melalui perbankan dengan menggandeng koperasi melalui linked program.
"MEK akan merekomendasi kepada pemerintah agar mengembalikan peranan koperasi sebagai soko guru ekonomi bangsa. Dengan demikian segala aktivitas ekonomi baik produksi, distribusi, dan konsumsi diselenggarakan berdasarkan asa ekonomi kekeluargaan dan kegotongroyongan,” tutupnya. (RPHS)
