JAKARTA, PB - Setelah sidang Paripurna DPR Mengesahkan UU Pengampunan Pajak pada tanggal 28 Juni lalu, Presiden Joko Widodo (Jokowi) bergerak cepat dengan menjadwalkan roadshow ke berbagai kota besar untuk mensosialisasikan kebijakan tersebut."Jokowi: Tax Amnesty Dukung Pendanaan Infrastruktur"
Presiden Jokowi yang tiba di Kota Surabaya, Jumat (15/7/2016), memastikan bahwa kebijakan tax amnesty ini murni untuk mendorong kinerja perekonomian dengan melibatkan partisipasi rakyat. Tidak ada kepentingan orang per orang. (baca juga: Kepentingan Orang Kaya Dibalik “Tax Amnesty”)
Dalam kunjungan kerjanya itu, ia berharap kebijakan ini dapat membuat para pelaku Wajib Pajak semakin taat aturan perpajakan.
"Pengusaha itu kan tinggal di sini, cari rezeki, makan di sini, uangnya kok ditaruh di negara lain? Kami ingin mereka (pengusaha) berpartisipasi ke negara. Selama ini kita memberikan kemudahan berusaha," kata Jokowi.
Berdasarkan hitungan pemerintah, seperti lansiran Warta Ekonomi, dari tax amnesty bisa meraup dana Rp165 triliun dan menarik aset (repatriasi) WNI di luar negeri mencapai Rp1.000 triliun.
Terpisah, Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro menyakinkan bila kebijakan tersebut dapat mendorong pertumbuhan ekonomi nasional ditengah lesunya perekonomian global. Hal tersebut disampaikan setelah mengikuti rapat kerja pemerintah dengan Komisi XI DPR RI di Jakarta.
"Dengan kebijakan ini maka pemerintah akan mampu menghadapi tekanan global karena pemerintah segera mendapatkan dana dari repatriasi modal maupun deklarasi aset program pengampunan pajak untuk menggerakkan roda perekonomian," ungkapnya.
Menurut Bambang, program tax amnesty tersebut akan memberikan kontribusi nyata pada sektor investasi yang selama ini menjadi salah satu pendukung utama pertumbuhan ekonomi, selain konsumsi rumah tangga.
"Program ini dapat dirasakan dampak besarnya bukan di 2016 tapi 2017, khususnya sektor investasi. Perekonomian nasional ditaksir akan tumbuh mencapai 5,3 persen-5,9 persen pada 2017 mendatang," terangnya.
Kebijakan tersebut diharapkan dapat mendukung pertumbuhan ekonomi 2016 akan menjadi titik balik perekonomian nasional untuk kembali tumbuh sesuai potensinya, setelah pemerintah membuat kebijakan fiskal ekspansif pada 2015.
Acara sosialisasi tax amnesty yang dihadiri sekitar 2000 dari kalangan pengusaha, stakeholder misalnya para pimpinan wilayah seperti Bupati dan Walikota. Sosialisasi program ini berlangsung cukup lama, hingga 31 Maret 2017. (RPHS)
