BENGKULU, PB - Dalam rapat Paripurna dengan agenda mendengarkan jawaban Wali Kota atas tanggapan dari fraksi sempat menuai kritik dari Ketua DPRD Kota Bengkulu Erna Sari Dewi. Ia menyayangkan ketidakhadiran pejabat Sekretaris Daerah (Setda) dan Satuan Kerja Prangkat Daerah (SKPD).Para eksekutif itu dalam rapat paripurna yang merupakan kelanjutan pembahas Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) APBD tahun 2015 tersebut dinilai kurang serius.
"Kita kecewa tentunya dengan ketidakhadiran Setda dan SKPD lainnya. Kalau tidak hadir berarti pemkot memperlihatkan kepada masyarakat kinerja yang kurang baik," kata Erna Sari
Selain itu, ia juga menilai bila tanggapan eksekutif atas fraksi tersebut terlihat formalitas saja. Sebab, lanjutnya, tidak ada termuat penjelasan yang luas (lebih jauh-red) atas berbagai persolan yang disampaikan dan tindakan yang bakal dikerjakan.
"Jadi kalau untuk jawaban itu terlihat hanya formalitas. Tidak dijelaskan langkahnya, contohnya saja tadi soal izin Indomaret, Wali Kota hanya mengatakan kita akan membuat aturan zonasi dan lainnya. Namun faktanya Indomaret justru berkembang semakin luas tanpa izin" jelas Erna.
Ia berharap eksekutif lebih serius untuk dalam menyikapi proses pembangun di Kota Bengkulu agar dapat menunjukkan kinerja yang lebih baik kedepannya. "Kita harapkan kinerja yang baik agar dapat membangun Kota Bengkulu demi mensejahterakan rakyat kedepannya," pinta Erna.
Selain itu, penyampaian jawaban Wali Kota yang dibacakan oleh Wakil Walikota Bengkulu Patriana Sosialinda tersebut sempat keliru menyebutkan Fraksi Kebangkitan Bintang Perjuangan.
"Masa fraksi tahun kemaren Kebangkitan Bintang Reformasi masih disebutkan dalam pembahasan, padahal yang hadir Fraksi Kebangkitan Bintang Perjuangan. Jadi terlihat kurang serius menanggapi pandangan dewan," jelas perwakilan Fraksi PDIP Hamsi.
Diakhir wawancara, ia meminta eksekutif untuk lebih teliti dalam menyampaikan dan menandatangani hasil jawaban dari pembahasan anggaran tertanggal 14 Juli 2016 ini. (Nurul Saadi)
