JAKARTA, PB - Menguatnya isu reshuffle (perombakan) kabinet Pemerintahan Jokowi-JK, membuat sebagian partai politik tanpa malu-malu meminta jatah kursi menteri, salah satunya permintaan dari Partai Golkar.Isu reshuflle ini mengemuka pasca-bergabungnya Partai Golkar sebagai partai pendukung pemerintah pada Mei lalu. Kabar tersebut juga dihembuskan langsung oleh Presiden Jokowi untuk mengganti sejumlah menterinya pasca hari raya Idul Fitri.
Partai berlambang pohon beringin itu bakan tanpa malu-malu minta jatah dua kursi menteri. Hal itu ditegaskan oleh Wakil Sekjen Partai Golkar Bowo Sidik Pangarso saat menanggapi isu reshuffle yang semakin kencang bergulir.
"Kalau kita sih inginnya menteri bidang ekonomi dan desa. Mengurus rakyat kan tugasnya di desa, menyejahterakan rakyat juga tugas menteri ekonomi. Itu kalau dibolehkan milih," kata Bowo di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Jumat (15/7/2016).
Sebagai partai yang telah bergabung, menurutnya, hal itu bukan menjadi soal, pasalnya jatah kursi di kabinet itu wajar setelah Golkar menjadi partai pendukung pemerintah. "Saya yakin Golkar dapat jatah menteri di Kabinet Jokowi," harap Anggota Komisi IV DPR tersebut.
Secara terpisah, Ketua Korbid Golkar, Roem Kono menyampaikan bila Golkar mengaku memiliki sejumlah kader terbaik yang layak untuk menjadi menteri. Disebut-sebut, beberapa nama masuk dalam bursa kabinet yang diusulkan, yakni Sekretaris Jenderal Partai Golkar Idrus Marham, Airlangga Hartarto dan Satya Yudha.
"Reshuffle adalah hak sepenuhnya Presiden. Meski tanpa reshuffle, kita tetap mendukung pemerintah sampai 2019. Namun kalau ada reshuffle maka Golkar sudah siap dengan kader yang terbaik," katanya.
Sebelumnya, sinyal reshuffle ini menguat setelah Presiden Jokowi telah memanggil ketiga menterinya, yakni Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya, Menteri Pertanian Amran Sulaiman, dan Menteri Agraria dan Tata Ruang Ferry Mursyidan Baldan. Ketiganya datang ke Istana menjelang pelantikan Kapolri baru, Tito Karnavian. (Tina Indani)
